PENGUMUMAN: Dibuka pendaftaran bakal calon anggota DPRD Kabupaten Tegal, mulai 1 Januari s/d 28 Februari 2013. Info: Hubungi DPC PPP Kabupaten Tegal, telp.(0283)3275717 | Eko Mahendra Ridho

Follow Us

HEADLINE NEWS

DPC PPP Kabupaten Tegal ©2008-2012 All Right Reserved. Diberdayakan oleh Blogger.
Baca lainnya »
Baca lainnya »
Baca lainnya »
Baca lainnya »
Tampilkan postingan dengan label WAWANCARA. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label WAWANCARA. Tampilkan semua postingan

Wawancara KH Maimoen Zubair dengan Wartawan Tempo (1997)

28 April 2011

"PPP Tetap Begitu Saja, Tak Mungkin Jadi Pesaing Utama Golkar"

Abdurrahman Wahid berkata Partai Persatuan Pembangunan tidak punya massa di NU. Ucapan Gus Dur di Grand Hyatt Hotel Jakarta, 28 Januari 1997, itu seperti menegaskan sikap Ketua Umum PBNU tadi: dia enggan menggiring massa NU ke PPP. Sudah habiskah orang NU di PPP? Ternyata tidak juga. Masih ada kiai NU seperti KH Maimoen Zubair dari Rembang yang tetap mendukung partai bertanda gambar bintang itu sejak NU berfusi ke dalam PPP pada tahun 1973. "Saya sejak awal sudah menjadi kader PPP," kata pengasuh pondok pesantren Al- Anwar Rembang, Jawa Tengah, yang punya dua ribu santri itu kepada Edy Budiyarso dari TEMPO Interaktif melalui telepon Jakarta-Rembang, Rabu lalu (5 Februari 1997).

Kiai berusia 69 tahun ini sering dijuluki "kiai politik". Maklum, menjelang Muktamar PPP tahun 1994 lalu, dia termasuk barisan Kelompok Rembang -- yakni kiai-kiai NU yang ingin agar orang NU duduk sebagai Ketua Umum PPP menggantikan Ismail Hasan Metareum. Usaha ini gagal. Buya Ismail yang asal Muslimin Indonesia itu tetap bertahan di kursinya. Namun Kiai Maimoen yang duduk sebagai Ketua Majelis Pertimbangan Partai di PPP, tetap rukun dengan Buya. Namanya bertengger di nomor satu Daftar Calon Sementara PPP di Jawa Tengah.

Berikut petikan wawancara TEMPO Interaktif dengan KH Maimoen Zubair.

Anda termasuk Kelompok Rembang yang ingin menggusur Buya Ismail, kenapa sekarang mendukung PPP?
Saya sendiri tidak hadir di Muktamar PPP itu. Tapi nama saya dicantumkan di DCS PPP, ya, saya lantas ikut saja. Kalau saya tidak terpilih, ya tidak apa-apa. Kalau dipilih, ya, saya mau.

Siapa lagi Kelompok Rembang yang masuk PPP?
Ada Hamzah Haz dan saya. Dalam pertemuan Rembang ada yang datang dari Jakarta dan Lampung. Banyak dari Kelompok Rembang ini yang masih ada dalam formasi PPP yang sekarang, mereka masih direkrut PPP. Tetapi ada juga yang memang tidak terpilih atau tidak mau. Macam-macam alasannya. Dan itu terserah masing-masing orang. Jadi tidak bisa dikatakan Kelompok Rembang semuanya sekarang sudah keluar dari PPP. Seperti Cholil Bisri juga masih mengunjungi pengajian-pengajian PPP baru-baru ini di Pekalongan.

Jadi kekuatan NU di PPP masih besar?
Itu baru kelihatan setelah PEMILU. Saya tidak bisa mengira-ngira.

Bagaimana Anda melihat konflik antara Gus Dur dengan Ismail Hasan Metareum?
Itu 'kan masalah pribadi. Itu akan terus atau hanya sementara kita tidak tahu. Karena dalam istilah kiai, kebenaran hati itu ada pada tangan Tuhan. Ada hadis yang artinya "wahai yang menggerakan hati, yang selalu merubah sikap dan hati, tetapkanlah kami ini dalam agamamu yang benar". Biarkan saja itu menjadi urusan Buya dengan Gus Dur, saya tetap biasa-biasa saja.

Kenapa Gus Dur tak mendukung PPP?
Itu terserah orangnya masing-masing, belum tentu Gus Dur tidak mendukung PPP. Buktinya calon-calon DPR di Jawa Tengah masih tetap banyak orang NU. Urutannya pertama NU dan ada beberapa calon Muslimin Indonesia. Begitu juga di Jawa Timur muncul nama kiai besar yang berasal dari syuriah NU.

Gus Dur akan menggandeng MbaK Tutut ke pesantren-pesantren, apakah ini bisa disebut meng-Golkarkan NU?
Orang NU 'kan bebas menyalurkan aspirasi politiknya, termasuk ketua umumnya sendiri. Sedangkan NU-nya sendiri 'kan tidak bisa dibawa ke mana-mana. NU itu organisasi massa agama, dan agama itu ada di mana-mana.

Apa ini bisa disebut penggembosan terhadap PPP?
Ya, terserah yang menilai itu penggembosan atau bukan. Tetapi sekarang ini mulai ada kemandirian di PPP. Walaupun dulu PPP digembosi seperti itu, tetapi toh orang PPP masih banyak yang berasal dari NU. Kalau sekarang mudah-mudahan hal itu tidak terjadi lagi. Karena PPP akan tetap begitu-begitu saja, tidak mungkin PPP menjadi pesaing utama Golkar.

Anda merasa PPP tidak bisa menjadi pesaing Golkar, kenapa Anda tidak pindah ke Golkar saja?
Itu hak pribadi saya. Kiai yang di Golkar juga ada, di PPP juga ada. Setelah kembali ke khittah, NU tidak ke mana-mana tetapi NU ada di mana-mana.

Lantas kenapa Anda bertahan di PPP?
Kehadiran PPP itu tetap dibutuhkan sebagai kekuatan politik dalam kehidupan bernegara kita. Artinya bhinneka tunggal ika tetap dipertahankan. Saya sebagai orang PPP tetap memandang penting PPP, karena PPP berasal dari fusi partai-partai Islam. Dan sekarang ini Islam itu sudah besar dan ada di mana-mana

Bukankah sudah banyak pesantren-pesantren yang mendukung Golkar?
Itu tidak boleh. Pesantren itu tempat mengaji, jangan sampai disalahgunakan dan disalahtafsirkan. Kiainya masuk PPP lantas pesantrennya bernama pesantren PPP, itu tidak benar. Jadi bukan pesantrennya, tetapi kiainya yang masuk partai.

Apakah pernah mendapat kesulitan dengan birokrasi karena Anda ini memilih PPP?
Tidak pernah, biasa-biasa saja. Paling-paling pada waktu kampanye saya sedikit renggang dengan orang pemerintah daerah. Tetapi saya anggap wajar saja sebagai manusia.

Anda akan mengajak santri Anda memilih PPP?
Itu hak masing-masing. Kalau kampanye bolehlah ada dukung-dukungan. Tetapi kalau mengaji, tetap untuk menimba ilmu agama. Jadi agama benar-benar diperuntukkan untuk kebaikan. Dan kebaikan itu tidak pilih siapapun.

Bukankah kalau kiainya masuk partai tertentu, pasti santrinya akan ikut?
Biasanya begitu, tetapi tidak ada pemaksaan.

Kiai dari pesantren mana saja yang menemani Anda di PPP?
Dalam organisasi PPP itu tidak mencantumkan nama-nama pesantren. Yang ada hanya NU.

Siapa saja kiai-kiai NU ada yang di PPP?
Saya tidak tahu satu-satu. Saya tidak mementingkan mana yang PPP dan mana yang bukan. Tetapi keberadaan kiai di mana-mana ada manfaatnya. Fungsi kiai itu 'kan sebagai dai, mengajak umat untuk berbuat baik. Begitulah fungsi NU setelah khittah. NU ada di mana-mana, tetapi NU tidak ke mana-mana.

Ada yang mengatakan Anda ini kiai yang berpolitik?
Berpolitik itu untuk menyalurkan aspirasi dan itu hak masing-masing orang. Jadi di mana-mana juga ada politik. Kiai yang di PDI juga berpolitik. Yang ada di Golkar juga berpolitik. Kalau saya di PPP itu agar jangan sampai politik itu disalahgunakan.

Kenapa tidak netral saja?
Kalau netral yang diartikan bisa ke sana-ke sini, nanti malah tidak ada tempatnya.

Dan Anda menganggap PPP sebagai tempat yang tepat untuk menyalurkan aspirasi?
Masing-masing sudah mengakui mana yang tepat. Saya sejak dulu ada di PPP sehingga saya istiqomah saja.

Proyeksi Politik PPP 2014

25 Januari 2011

SDA
Partai Persatuan Pembangunan merupakan salah satu partai tertua di Indonesia. Ketika berdiri 5 Januari 1973, PPP merupakan hasil fusi empat poros kekuatan Islam, yaitu Nahdlatul Ulama, Partai Serikat Islam Indonesia, Perti, dan Parmusi.

Pengalaman dari perjalanan selama 38 tahun membuat PPP lebih hati-hati menanggapi sejumlah wacana, seperti penyederhanaan partai melalui konfederasi hingga calon yang akan diusung pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014.

”Sekarang pertarungan tidak hanya di lapangan, tetapi juga melalui peraturan. Siapa yang tidak dapat memenuhi peraturan, akan tewas sebelum bertempur. Fenomena ini, antara lain, terlihat dalam wacana kenaikan ambang batas parlemen hingga di atas 2,5 persen pada Pemilu 2014,” kata Ketua Umum PPP Suryadharma Ali saat ditemui di kantornya, beberapa waktu lalu. Berikut petikan wawancaranya:

Sejumlah kalangan menilai, politik 2011 tidak lebih dingin dibandingkan tahun sebelumnya. Bagaimana Anda melihatnya?
Tahun 2011 memang beda. Presiden baru dilantik 20 Oktober 2009, pada 5 Desember 2009 DPR sudah membentuk Panitia Khusus Hak Angket Bank Century. Kedua, anggota saya di DPR baru tahun pertama sudah ada yang jarang masuk. Jangan-jangan mereka sudah persiapan Pemilu 2014.

Ketika saya menjadi anggota DPR, parlemen mulai kosong pada tahun kelima atau sekurang-kurangnya satu tahun sebelum pemilu. Apa ini dampak dari sistem suara terbanyak sehingga otoritas anggota jauh lebih besar dibandingkan dengan nomor urut di mana otoritas partai ada di dalamnya?

Sekarang juga ada kecenderungan mengubah hukum secara drastis ke suatu sistem yang sama sekali baru. Wacana seperti kenaikan ambang batas parlemen dan daerah pemilihan diperbesar adalah menjurus ke sistem distrik. Itu bertentangan dengan sistem kita yang proporsional.

Pada Pemilu 2009, dengan ambang batas parlemen 2,5 persen, ada 18-19 juta suara yang tidak terakomodasi di parlemen. Jika ambang batas menjadi lima persen, suara yang tidak terakomodasi bisa menjadi 36 juta sampai 38 juta. Itulah mengapa PPP ingin ambang batas tetap 2,5 persen, tetapi ditingkatkan kualitasnya menjadi juga berlaku di tingkat provinsi serta kota/kabupaten.

Ada maksud lain dari agenda seperti kenaikan ambang batas parlemen?
Ini sikap hegemoni partai besar untuk menguasai secara penuh parlemen dan politik nasional. Jika terbagi di banyak kekuatan, menurut mereka, semakin sulit mengelola politik dan pemerintahan. Padahal, pengelolaan bisa lebih mudah dan menarik simpati banyak orang jika aspirasi masyarakat terbesar diakomodasi.

Masyarakat juga melihat fenomena sosial itu bergerak ke arah yang lebih maju atau mundur. Jika kita kurang mengelola secara lebih tegas, tepat, dan benar, juga akan menyebabkan ketidakpuasan yang lalu menimbulkan beragam pandangan hingga akhirnya menyulitkan pemerintah yang berkuasa.

Ada pendapat, penyederhanaan partai dibutuhkan karena sistem multipartai tidak cocok jika digabungkan dengan sistem presidensial. Bagaimana pendapat Anda?
Kita menganut sistem presidensial yang didampingkan dengan sistem demokrasi. Demokrasi memberi kesempatan dan peluang kepada partai politik (parpol) dan masyarakat untuk menyatakan pandangan dan berkiprah di politik. Akibatnya, banyak parpol berdiri.

Namun, ada proses alamiah yang membuat parpol makin sederhana. Dengan ambang batas parlemen tetap 2,5 persen, saya menduga, dari sembilan parpol di DPR saat ini, akan ada yang tereliminasi di Pemilu 2014. Jadi, cukuplah ambang batas 2,5 persen.

Modal pemerintah saat ini cukup besar dan masih ditambah dengan Sekretariat Gabungan Partai Politik Pendukung Pemerintahan Presiden Yudhoyono (Setgab). Apa ini belum cukup mendukung efektivitas pemerintahan?
Ada sejumlah kebingungan di sebagian masyarakat tentang Setgab. Pertama, koalisi dibangun dengan Presiden Yudhoyono, bukan Partai Demokrat. Namun, jika ada partai koalisi yang agak berbeda pendapat, Partai Demokrat yang paling galak. Ini membuat suasana kurang kondusif.

Yang diinginkan Presiden dengan koalisi adalah penyatuan langkah dan sikap politik tanpa harus menghilangkan kekritisan partai.

Di Setgab ada hal yang harus bersatu, namun ada yang boleh berbeda. Jika sudah menyangkut kepentingan pemerintah, itu harus jadi satu. Namun, jika kepentingan partai seperti tentang syarat anggota Komisi Pemilihan Umum atau ambang batas parlemen, itu bisa berbeda.

Jika ada kritik dari dalam Setgab, itu seperti peringatan awal dan dibutuhkan sepanjang kritik itu sehat dan ada dasarnya. Ini yang disampaikan Presiden Yudhoyono di Istana Tampak Siring, Bali, setelah kasus Bank Century. Jadi, Presiden tidak ingin mematikan demokrasi.

PPP punya proyeksi tentang kepemimpinan masa depan, khususnya setelah 2014?
Sebagai parpol, kami tentu harus punya, termasuk proyeksi penguasaan tempat-tempat yang memiliki kewenangan strategis.

Tipikal pemimpin seperti apa yang ideal, bisa membawa masyarakat lebih sejahtera?
Kepemimpinan ini unik. Di benak kita ada kepemimpinan yang ideal, tetapi sangat sulit mendapatkannya. Yang penting, ke depan adalah ada pemimpin yang betul-betul dapat mewujudkan keinginan rakyat. Saya bicara begini bukan berarti pemerintahan sekarang gagal memenuhi target.

Pemerintahan saat ini selalu bekerja keras melaksanakan program-program, namun yang lebih bergema adalah kekurangannya hingga seolah tidak ada keberhasilan. Ini tidak hanya dirasakan Presiden Yudhoyono, tetapi juga saya.

Presiden Yudhoyono memimpin di era transisi dari otoritarian ke era demokratis. Di era transisi ini, dengan mudah orang menyampaikan pendapat, berdemonstrasi, bahkan memaki, mencerca, mendiskreditkan, dan tidak memberi apresiasi.

Jika keadaan seperti ini terus berlanjut, Presiden mendatang akan lebih berat. Kalau demokrasi seperti ini, siapa pun presidennya di 2014 akan berat.

Kita menginginkan demokrasi yang santun, penuh etika, mengikuti aturan, serta menjunjung tinggi HAM orang lain.

PPP melihat siapa yang pantas menjadi pemimpin masa depan?
Banyak yang pantas, tetapi siapa yang terpilih? Kadang kita berpikir seseorang hebat sekali, seperti tidak ada penggantinya. Saking hebatnya Soekarno, saat itu banyak yang mengira tidak ada yang dapat menggantikannya. Namun, ternyata Pak Harto bisa bertahan hingga 32 tahun. Jadi, ini pasti ada (calon pemimpin) yang hebat, hanya belum muncul.

Apa kita tidak perlu menyiapkan langkah yang lebih panjang untuk menyambut 2014 karena saat itu Presiden Yudhoyono tidak dapat lagi mencalonkan?
Bagi PPP, membicarakan presiden 2014 masih terlalu dini. Sebagai partai koalisi, kami harus fokus kepada pelaksanaan program-program pemerintah. Namun, ini bukan berarti tidak dipikirkan.

Bagaimana dengan perolehan suara partai Islam yang di setiap pemilu jumlah seluruhnya hanya 22-27 persen?
Soal menurunnya perolehan suara partai Islam, saya menyalahkan yang mengelola partai, bukan Islam.

Selain itu, jika dirunut dari Orde Baru, saya sering bertanya kepada kader, apakah saudara percaya jika perolehan suara PPP hanya 5,6 juta? Saya tidak percaya. Angka itu masih bisa dikoreksi.

Sekarang orang main macam-macam, dari yang terlihat sampai yang tidak terlihat. Sekarang suara bisa bersayap, bisa terbang. Ke depan, saya ingin yakin, jika PPP mendapat satu juta suara, ya yakin dapat satu juta. Saya yakin kalau 10 juta suara, PPP masih dapat meraihnya. (KOMPAS, 24 Januari 2011)

Kita Membutuhkan Pemimpin yang Berkomitmen Kuat Terhadap Bangsanya

17 Mei 2008


Dialog Kebangsaan Bersama Politisi Muda PPP Kabupaten Tegal, Eko Mahendra, S.Sos
Kita Membutuhkan Pemimpin yang Berkomitmen Kuat Terhadap Bangsanya

Dua hari menjelang peringatan 100 tahun kebangkitan nasional, kondisi kebangsaan kita justru menunjukkan derajat melemah. Pancasila sebagai ideologi bernegara pun telah lama dipertanyakan soal keampuhannya menginspirasi masyarakat bangsa ini, termasuk para penguasanya untuk bangkit dari keterpurukan. Alih-alih menjadi pendobrak bagi menguatnya semangat kebangkitan, Pancasila justru nyaris tak menjadi pijakan bagi para penghuni bumi Indonesia. Sebab faktanya, keterpurukan yang melanda bangsa ini pun rupa-rupanya bersumber pada kelumpuhan moral. Lalu, bagaimana menumbuhkan semangat ke-Indonesiaan dalam konteks kekinian? Berikut hasil petikan wawancara wartawan Radar Tegal, Akhmad Syaefudin, dengan politisi muda Kabupaten Tegal, Eko Mahendra, S. Sos, beberapa waktu lalu.

Beberapa waktu lalu, Gus Dur menggagas perlunya kebangkitan nasional jilid 2, tanggapan anda?
Sebagai wacana, gagasan itu sah-sah saja, apalagi semangat nilainya adalah kemaslakhatan bangsa. Kedua, pada level sosial, saya melihat gagasan Gus Dur itu relevan untuk didengungkan kembali, tetapi mungkin harus pada wilayah yang lebih ilmiah. Katakanlah seperti workshop kebangkitan nasional yang menghadirkan segenap pakar lintas sektoral guna merumuskan gagasan tersebut secara lebih konseptual.

Bukankah situasi di sekitar sejarah Boedi Oetomo berbeda dengan situasi kekinian Indonesia?
Kompleksitas permasalahannya mungkin bebeda. Tetapi latar dominannya tetap sama, yakni keterbelakangan, kemiskinan, dan kebodohan. Situasi semacam ini selalu membuka jalan bagi keterlibatan pihak luar, termasuk penjajah. Dalam wujudnya yang lebih modern, penjajahan itu bisa bernama IMF, World Bank, PBB, Amerika Serikat, dan lainnya. Dan Indonesia hari ini bukanlah Indonesia yang merdeka dengan sesungguhnya. Karena secara ekonomi dan politik, toh kita masih diintervensi oleh kekuatan lain di luar negara kita. Itu sebabnya banyak teoritisi sosial yang menyebut sistem ekonomi liberal-kapitalis sebagai bentuk penjajahan baru. Karena tatanan demikian juga eksploitatif.

Tapi nyatanya, kemandirian ekonomi belum menjadi prinsip kepemimpinan para penguasa kita?
Inilah problemnya. Para pemimpin kita belum memiliki karakter negarawan yang mau secara sungguh-sungguh memikirkan nasib bangsanya di masa depan. Lagi-lagi BUMN kita diperjualbelikan, diprivatisasi. Sumber-sumber alam kita juga dikeruk habis-habisan justru oleh negara lain. Kita tak pernah membayangkan bahwa asset Freeport yang triliunan itu sekitar 90%nya justru mengalir ke Amerika. Kita hanya kebagian 10%. Lalu bagaimana perasaan rakyat Papua? Ini juga soal distribusi keadilan yang tidak merata. Maka kalau ada separatisme seperti OPM (Organisasi Papua Merdeka,red), latarnya selalu keadilan ekonomi. Makanya, dalam situasi semacam ini sungguh dibutuhkan tokoh-tokoh seperti Soekarno, Hatta, Natsir, Agus Salim, Cokroaminoto, Wachab Hasbullah, dan banyak lagi. Mereka memiliki komitmen kebangsaan yang kuat terhadap negerinya.

Pancasila sebagai ideologi berbangsa dianggap mandul untuk menjadi roh kebangsaan. Kenapa demikian?
Ada kesalahan terbesar yang dilakukan Orde Baru terhadap Pancasila. Rezim ini telah melakukan sakralisasi atas Pancasila, tetapi pada saat yang bersamaan mereka sendiri tidak cukup Pancasilais. Artinya, kelompok-kelompok yang diberangus Orde Baru saat itu sebenarnya bukan musuh Pancasila, tetapi musuh rezim. Artinya Pancasila hanya dijadikan alat legitimasi belaka, sehingga justru memunculkan antipati sebagian kalangan. Kedua, kesadaran ber-Pancasila pun saat itu cenderung diformalisasi secara koersif, misalnya melalui penataran P4. Makanya, Pancasila justru menjadi asing bagi masyarakatnya sendiri.

Lalu, apa yang mungkin dilakukan untuk mengupayakan perbaikannya?
Pertama, jadikan Pancasila sebagai ideologi terbuka yang bisa di isi dengan semangat nilai masyarakatnya yang beragam. Kedua, kita sebagai bangsa pun perlu merefresh kesadaran kebangsaan kita. Karena harus diakui, ikatan sosial kebangsaan kita terbilang rapuh. Dulu, ketika ada musuh bersama berupa penjajah, kesadaran kolektif sebagai bangsa mungkin muncul. Lalu, bagaimana dengan generasi baru saat ini yang tak pernah bersinggungan dengan latar sosial semacam itu? Inilah yang harus kita rumuskan bersama secara terbuka. (Radar Tegal, 17 Mei 2008)
Baca lainnya »
Baca lainnya »
 

© Copyright 2008-2013 Eko Mahendra Ridho | Design by Eko Mahendra Ridho | Powered by Blogger.com.