PENGUMUMAN: Dibuka pendaftaran bakal calon anggota DPRD Kabupaten Tegal, mulai 1 Januari s/d 28 Februari 2013. Info: Hubungi DPC PPP Kabupaten Tegal, telp.(0283)3275717 | Eko Mahendra Ridho

Follow Us

HEADLINE NEWS

DPC PPP Kabupaten Tegal ©2008-2012 All Right Reserved. Diberdayakan oleh Blogger.
Baca lainnya »
Baca lainnya »
Baca lainnya »
Baca lainnya »

Muskercab PPP Kabupaten Tegal dan FOK DPR RI/DPRD

16 Mei 2011

 H.A. Tubagus Fahmi, SH (Ketua DPC PPP Kabupaten Tegal) dan Eko Mahendra, S.Sos (Sekretaris DPC PPP Kabupaten Tegal) tampak sedang memimpin sidang dalam Muskercab PPP.

Peserta Muskercab PPP Kabupaten Tegal

Ketua DPW PPP Jawa Tengah, DR.H.Arief Mudatsir Mandan, M.Si tampak hadir dan memberikan sambutan sekaligus membuka Muskercab PPP Kabupaten Tegal.

Ibu-ibu WPP Kabupaten Tegal juga ikut menghadiri acara pembukaan Muskercab PPP

Ibu-ibu WPP Kabupaten Tegal tampak semangat menyambut kedatangan Ketua DPW PPP Jawa Tengah, DR.H.Arief Mudatsir Mandan, M.Si.

Pembangunan Gedung Kantor Sekretariat DPC PPP

15 Mei 2011

Foto (1) Tampak bangunan sudah mulai pemasangan batu bata.

Foto (2) Pembangunan gedung kantor sekretariat DPC PPP Kabupaten Tegal diperkirakan akan selesai bulan Juli 2011

 Foto (3) Pembangunan ini adalah tahap pertama. Nanti akan dilanjutkan tahap kedua untuk membangun lantai 2.

Peletakan Batu Pertama Pembangunan Gedung Kantor Sekretariat DPC PPP Kabupaten Tegal

 
Ketua DPC PPP Kabupaten Tegal, H.A. Tubagus Fahmi, SH

Anggota FPPP DPR RI Dapil Jateng IX, Drs. H. Zainut Tauhid Sa'adi, M.Si sedang melakukan prosesi peletakan batu pertama di lokasi pembangunan gedung kantor DPC PPP Kabupaten Tegal.

Pembacaan do'a, dipimpin oleh KH. Nurkholis dan Kiai Ramedhon.


Pemotongan tumpeng nasi kuning oleh ketua DPC PPP Kabupaten Tegal untuk diserahkan ke ketua MPC PPP Kabupaten Tegal, KH. Nurkholis.

Suasana syukuran peletakan batu pertama pembangunan gedung kantor sekretariat DPC PPP Kabupaten Tegal di Jalan Gajahmada Slawi.

Konon Tanda-tanda Kemenangan Ahmad Yani Sudah Tampak

Jakarta - Menjelang perhelatan Muktamar Partai Persatuan Pembangunan (PPP) awal Juli mendatang di Bandung, sejumlah calon ketua umum terus menggelar silaturrahmi politik dengan grassroot partai itu. Tak terkecuali Ahmad Yani yang merasa tanda-tanda kemenangan dirinya sudah semakin tampak.

"Kelihatannya dari hari ke hari dukungan dari DPC semakin mengalir. Saya hari ini bertemu pimpinan DPC, kemarin bertemu pimpinan DPC. Setiap hari saya melakukan komunikasi dengan DPC seluruh Indonesia," ujarnya di kantor PB HMI, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, usai menyampaikan orasi dalam peringatan 13 tahun reformasi, Jumat malam (13 Mei 2011).

Bila terpilih menjadi orang nomor satu di partai berlambang kabah itu, anggota Komisi III DPR berjanji akan melakukan sejumlah perubahan, antara lain perubahan dalam tata manajemen, pengelolaan, dan juga mekanisme yang ada di partai.

"Struktur partai harus diubah. Ada tiga penguatan yang tidak kalah penting yang harus dilakukan. Penguatan pengkaderan, penguatan organisasi, dan penguatan litbang. PPP itu harus kuat litbangnya," ungkap politisi muda ini.

Selain itu juga, PPP juga harus memiliki sikap politik yang jelas. Partainya tidak boleh bersikap abu-abu. Makanya, PPP harus konsisten mempraksiskan politik amar maruf nahi munkar (mengajak kebaikan dan mencegah kejahatan).

"Loh saya bukan berani atau tidak. PPP harus meletakkan politik amar maruf nahi munkar. Sepanjang kebijakan kebijakan SBY itu mencerminkan empat prinsip dalam pembukaan undang undang dasar, PPP harus mendukung," katanya saat ditanya apakah dia berani melawan kebijakan SBY bila terpilih.

Tapikan publik masih ingat bahwa Anda tidak hadir pada saat DPR menentukan penggunaan hak angket pajak, padahal Anda menjadi inisiator, dan PPP menolak angket pajak...

"Saya tetap menyatakan sampai saat ini dalam rangka mengusut pajak itu, yang paling efektif itu melalui angket. Sikap saya tetap. Saya tidak ingin menggadaikan integritas saya dan saya tetap menghormati keputusan fraksi, kan saya tidak hadir," tegasnya.

Dari serangkaian pertemuan dengan DPC PPP itu dan menjelaskan visi-misinya, Yani mengaku merasakan ada semangat yang sama antara dirinya dengan pimpinan DPC se-Indonesia untuk melakukan perubahan. Karena itulah dia mengklaim, aroma kemenangannya semakin kuat menusuk hidung. (Fajar Online, 14 Mei 2011)

Jelang Muktamar, PPP se-Jawa Berkumpul

13 Mei 2011

Bandung - Menjelang pelaksanaan Muktamar PPP di Bandung 3-7 Juli mendatang, pengurus wilayah se-Jawa bakal menggelar pertemuan. Rencana tersebut diungkapkan Ketua DPW PPP Jabar, Rachmat Yasin di Bandung, Kamis (12/5).

Dia tak menampik konfrensi regional itu terkait dengan pelaksanaan Muktamar. Rencananya pertemuan itu, jika tak aral melintang digelar pada pertengahan Juni, antara di Bandung atau Bogor.

Hanya saja, Bupati Bogor itu tidak menjawab secara eksplisit kemungkinan ajang tersebut berkait dengan pencalonan figur ketua umum yang dijagokan. "Bukan pemanasan tapi try out ke Muktamar," tandasnya.

Lagi pula, imbuhnya, agenda pertemuan adalah membangun soliditas partai guna mengamankan suara di Jawa pada Pemilu 2014. Dia pun menyebut bahwa mengusap figur yang dijagokan sebagai ketua umum PPP pada saat ini masih kepagian. Kendati di saat bersamaan, sejumlah figur masuk dalam radar internal PPP Jabar.

Di antaranya incumbent Surya Dharma Ali yang juga Menag, Ketua Komisi IV Ahmad Muqowam, Menpera Suharso Monoarfa. Tokoh luar partai disebutnya tak masuk hitungan.  "Kami belum mengukur ketinggian," katanya.

Meski demikian, PPP Jabar dijadwalkan menggelar Mukerwil di Garut pada pertengahan Juni mendatang. Siapa jago mereka bakal kelihatan. Tapi agenda pengurus wilayah itu ternyata berdekatan dengan konfrensi regional. Kaitan itu tak menutup kemungkinan konfrensi itu bakal jadi ajang merapatkan barisan bagi figur yang bertanding di Muktamar.

"Biarkan ramai dulu, sekarang terlalu pagi, meski aspirasi yang muncul menyebut sejumlah nama," tandasnya. (Suara Merdeka, 13 Mei 2011)

Ahmad Yani Tetap Maju Menjadi Caketum PPP

11 Mei 2011

Jakarta – A.Yani tak mau mengkhianati sejumlah DPC PPP yang telah mendukungnya. Menjelang Muktamar Partai Persatuan Pembangunan awal Juli 2011, bursa calon ketua umum semakin hangat diperbincangkan. Anggota F-PPP Ahmad Yani menegaskan bahwa dirinya akan tetap maju dalam bursa pencalonan Ketua Umum PPP. Sebelumnya Ahmad Yani disebut-sebut mengundurkan diri dari bursa caketum PPP dan mendukung Akhmad Muqowam.

"Sampai saat ini belum ada perubahan yang signifikan, saya tetap mencalonkan sebagai ketua umum, masak mencalonkan diri sebagai Sekjen. Tetap maju. Kalau tidak saya akan mengkhianati kawan-kawan DPC (Dewan Pimpinan Cabang-red) yang sudah banyak mendukung saya," katanya kepada Jurnalparlemen.com di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (9/5).

Meski demikian, Yani menghargai dan menghormati siapa pun yang mencalonkan diri ketua umum PPP. Sebelumnya Ahmad Yani disebut-sebut mengundurkan diri dari bursa caketum PPP dan mendukung Akhmad Muqowam.

"Baru kemarin saya melakukan konsolidasi di Lampung, baru pulang nih dalam waktu dekat ke Banten, ke Yogyakarta, teman-teman Sulteng, Sulsel, Sulbar sudah menunggu saya."

Berapa DPC yang mendukung? "Ada lah, kita bikin kejutan nanti. Saya tidak mau mengklaim sekian-sekian," ujar anggota Komisi III DPR itu.

Ketika ditanya keyakinannya dalam pencalonan sebagai Ketua Umum PPP, Yani menjawab, "Insya Allah, saya ingin melakukan perubahan-perubahan yang besar di PPP." (Detiknews, 10 Mei 2011)

Ketum PPP Jangan jadi Jongos SBY

JAKARTA - Sejumlah tokoh Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menginginkan agar Muktamar PPP yang digelar di Bandung, awal Juli mendatang berani mengeluarkan keputusan yang melarang Ketua Umum (Ketum) PPP terpilih tidak merangkap jabatan sebagai menteri. Alasannya, rangkap jabatan itu sangat merugikan partai.

Mantan anggota Fraksi PPP DPR, Djafar Sidiq, menyatakan bahwa Ketua Umum PPP harus fokus mengurus partainya. "Kalau ketua umum merangkap jadi menteri jelas sangat merugikan partai karena ketua umum ada dalam posisi jongos presiden hingga dan cenderung membunuh fungsi-fungsi partai," kata Djafar Sidiq di Posko Tim Sukses Akhmad Muqowam (AMQ), di kawasan Pancoran Jakarta Selatan, Minggu (8/5).

Menurutnya, jika Ketua Umum PPP masih berkeinginan menjadi jongos presiden maka lebih baik melepas jabatannya posisi ketua umum akan dipegang oleh wakil ketua umum. "Ketentuan itu hendaknya memang tertuang dalam Anggaran Dasar PPP. Bisa atau tidaknya gagasan tersebut pada akhirnya sangat tergantung kepada pemilik suara sah di PPP. Kalau tidak maka PPP dengan sendirinya akan tetap jadi jongos presiden," ungkapnya.

Hal yang sama juga disampaikan oleh Ketua DPP yang juga Ketua DPW PPP Jawa tengah, Arief Mudatsir. Menurut dia, selama dua periode Ketua Umum PPP masuk di kabinet ternyata sama sekali tidak ada manfaatnya partai. "Ibarat mobil, bodi bagus tapi mesin merongrong hingga pengurus menjadi pihak yang diurus," ulasnya.

Arief mencontohkan agenda pertemuan Ketua Umum PPP dengan konstituen di luar Jakarta yang sudah dijadwalkan sejak jauh-jauh hari ternyata harus dibatalkan. "Karena ada tugas dari presiden, dia seenaknya membatalkan kunjungan ke konstituen. Ini jelas sangat merugikan partai." ujarnya.

Lebih jauh dia juga mengungkap fakta yang terjadi di PPP saat ini. Arief yang kalah bersaing dengan Suryadharma Ali pada Mutamar PP di Ancol itu melihat saat ini pengurus yang ada tidak melakukan rekrutmen kader. Bahkan PPP justru mengarah pada sebuah proses yang sangat mencemaskan, yaitu segera didiskualifikasi dari DPR karena kekhawatiran tidak lolos parliamentary threshold.

"Untuk mengantisipasi agar PPP tidak kena diskualifikasi, maka energi perubahan ke arah yang lebih baik harus mendominasi Muktamar PPP mendatang," harapnya.

Sedangkan Sekretaris Majelis Pertimbangan PPP, Tamam Achda, mengakui bahwa di era reformasi ini justru PPP sudah kehilangan daya tarik lantaran tidak adanya tokoh di dalam PPP konsisten mengusung asas Islam. "PPP yang berlandaskan Islam memang tidak lagi punya tokoh sehingga tidak lagi punya daya tarik masyarakat. Apalagi ketua umumnya yang sibuk sendiri dengan urusan-urusan sebagai pembantu presiden," imbuh Achda.

Ia khawatir jika pada mmuktamar mendatang PPP tidak membahas perlunya penyempurnaan platform partai, maka tamatlah partai berlambang Kabah ini.

Sedangkan anggota Majelis Pertimbangan PPP, Rodjak, menuding pimpinan partai tidak lagi menyadari fungsi-fungsi partai yang seharusnya menjadi alat pengontrol kekuasaan. "Yang kita saksikan, pimpinan PPP justru menjadi pengawal kekuasaan secara membabi buta dan secara sengaja melupakan kewajibannya sebagai Ketua Umum PPP," tegasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua DPW PPP Sulawesi Selatan, Amir Uskara menegaskan bahwa PPP saat ini sudah menjadi partai kelas dua. "PPP kini sudah menjadi partai kelas dua. Faktanya, bila ada orang yang tidak lagi diterima oleh partai-partai lainnya, maka baru PPP tempat dia bergabung.," ungkapnya.

Dia juga mengkritisi kepemimpinan Suryadharma Ali yang belakangan ini tidak pernah punya niat untuk membenahi PPP. "Semenjak beliau memimpin PPP tidak ada upaya membangun citra positif PPP. Yang dilakukan hanya mengekor pada maunya presiden. Sikap ini jelas merugikan PPP di semua wilayah."

Terakhir, Uskara juga membeberkan ada indikasi sejumlah kader PPP yang akan meninggalkan partai karena kecewa dengan kondisi PPP belakangan ini. "Sebagai pimpinan di wilayah, saya tak kuasa mengantisipasi keadaan ini karena DPP PPP sendiri memang tidak punya niat untuk memperbaikinya," tegasnya. (JPPN, 10 Mei 2011)

Suryadharma Ali Raih Dukungan dari Sumatra Bagian Utara

JAKARTA - Jajaran fungsionaris DPW dan DPC PPP se-Sumatra bagian utara (Sumbagut) mendukung sepenuhnya pencalonan kembali Suryadharma Ali sebagai Ketua Umum PPP periode 2011-2016 dalam Muktamar PPP di Bandung pada awal Juli mendatang.

Saat silaturahim Ketua Umum DPP PPP Suryadharma Ali dengan DPW dan DPC se-Sumbagut di Medan, Jumat (6/5), para ketua DPW PPP Sumut, Sumbar, Aceh, Riau, dan Kepri, menyatakan kebulatan tekad mereka mendukung pencalonan Suryadharma Ali.

Bahkan Ketua DPW PPP NAD Faisal Amin mendesak agar dalam muktamar PPP di Bandung nanti Suryadharma Ali dipilih saja secara aklamasi, dan selanjutnya perhelatan itu segera ditutup.

Menurut dia, partai berlambang kaKbah itu masih membutuhkan figur Suryadharma untuk memimpin PPP mendatang dan karenanya tidak perlu lagi ada kompetisi di muktamar yang akhirnya justru akan memicu perpecahan internal.

"Insya Allah suara kita bulat ke SDA," ujar Ketua DPW PPP Sumut Fadli Nurzal seraya menyampaikan slogan barunya yakni, Takbir, PPP bangkit dan Suryadharma Ali ... Titik.

Menurut Wasekjen PPP Romahurmuziy, wilayah Sumbagut memiliki total suara  232 suara, yang berasal dari 94 DPC dan 5 DPW plus tambahan suara dari utusan perimbangan DPRD. Masing-masing DPW dan DPC memiliki dua suara yang diwakili oleh ketua dan sekretrarisnya.

Sedangkan untuk suara dari utusan perimbangan DPRD, ditentukan bahwa apabila di DPRD PPP 4-5 kursi ada tambahan 1 suara, 6-7 kursi DPRD mendapat  tambahan 2 suara, 7-8 kursi DPRD tambahan 3 suara dan diatas sembilan kursi DPRD mendapat jatah tambahan 4 suara.

Dalam acara itu, sejumlah fungsionaris DPP PPP yang turut hadir dan menyatakan dukungan kepada Suryadharma Ali diantaranya adalah Sekjen PPP Irgan Chairul Mahfiz, Ketua DPP yang juga Wakil Ketua MPR Lukman Hakim Saefuddin, Ketua FPPP DPR Hasrul Azwar, Ketua. DPP Bidang OKK Emron Pangkapi, Ketua DPP Ermalena dan Wasekjen Romahurmuziy.

Menurut Emron Pangkapi, dari pertemuan antara tim sukses SDA dengan para pemilik suara di muktamar PPP kali ini, telah  menggambarkan adanya dukungan riil kepada figur SDA untuk memimpin kembali PPP. Namun demikian, ia menambahkan, kemenangan SDA bukan akhir perjuangan karena tujuan utamanya adalah membesarkan partai sehingga di pemilu 2014 PPP bisa kembali berjaya. "Dukungan kepada SDA ini akan menjadi tonggak sejarah bagi PPP dalam membesarkan partai ini," ujarnya.

Sedangkan Lukman Hakim mengatakan bahwa harus ada alasan rasional mengapa muktamirin mendukung Suryadharma Ali. Jatuhnya pilihan pada Suryadharma Ali itu, katanya, yang bersangkutan adalah yang terbaik apabila dibandingkan dengan kandidat-kandidat lainnya yang akan muncul di muktamar nanti Bagi PPP, menurut dia, berpartai itu pada hakekatnya juga beribadah dan harus dipertanggungjawabkan.

Menanggapi besarnya dukungan itu, Suryadharma Ali yang kini menjabat Menag itu menyatakan bahwa dirinya bukanlah yang terbaik untuk memimpin PPP dan tidak mampu membesarkan partai itu sendirian.  Karenanya Suryadharma meminta agar dukungan kalangan DPW dan DPC PPP kepada dirinya tersebut diiringi pula oleh kontrak politik bersama yang menegaskan semua pihak turut bertangung jawab atas keberlanjutan PPP di masa-masa mendatang. (Media Indonesia, 10 Mei 2011)

Jelang Muktamar VII: Jimly Maju Tapi Malu-Malu

Jakarta - Bekas ketua Mahkamah Konstitusi, Jimly Ashidiqie agaknya masih malu-malu mau untuk menggapai kursi ketua umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Memang, belakangan nama Jimly agak santer masuk dalam kandidat kursi PPP-1.

Tapi Jimly masih berujar klise menanggapi rumor beredar tersebut. “Saya bersedia mencalonkan diri dalam bursa ketua umum PPP dengan sebuah syarat, saya hanya ingin bila Suryadharma Ali yang jadi ketua tim sukses,” tegasnya kepada matanews.com, Senin 9 Mei 2011.

Hanya saja, di sisi lain Jimly tetap ngaku mau maju bila memang dirinya diperlukan dalam bursa pencalonan. “Saya senang teman-teman PPP mengganggap saya dekat dengan mereka dan saya hanya ingin membantu supaya partai lebih kuat dan besar,” tukas Jimly, yang kala menjadi hakim Mahkamah Konstitusi, sempat mengundurkan diri itu.

Bursa kandidat PPP sendiri memang lumayan ramai. Menjelang Mukmatar di Juli 2011 mendatang, beberapa nama sempat mencuat. Suryadharma Ali (SDA), ketua umum PPP yang lama, berniat tetap maju. Selain itu, Ahmad Muqqowam, politisi PPP yang juga Ketua Komisi IV DPR, siap menantang SDA.

Di luar nama itu, masih ada Ahmad Yani, Muhdi Pr dan lainnya. Nah, munculnya nama Jimly ini termasuk baru. Karena baru dialah kandidat dari non PPP.

Namun, Jimly sendiri agaknya tetap berpihak pada kubu SDA. Sementara Yani juga menegaskan dirinya lebih dekat dengan Muqqowam. Bisa ditebak, kubu pertarungan kini mengkerucut menjadi dua, kelompok SDA dan Muqqowam.

Sumber matanews.com menyebut, “barisan sakit hati” SDA lumayan ramai. “Mereka itu bakal menyatu di kubu Muqqowam,” tutur sumber itu lagi.

Di sisi lain, PPP makin menurun dalam perolehan jumlah suara. Ahmad Bakir, pengamat politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) menganalisa, PPP bisa tetap membahana bila kembali pada azas keislaman. “PPP harus mementingkan ideologi Islam lagi bila ingin tetap eksis,” tukasnya kepada matanews.com. (Matanews, 10 Mei 2011)

PPP Mesti “Masuk” Islam Lagi

Jakarta - Muktamar PPP makin menjelang. Juli 2011 mendatang, Muktamar partai berlambang Ka’bah itu bakal dilangsungkan. Beberapa nama, memang mencuat ke permukaan sebagai kandidat ketua umum.

Surdyadharma Ali, ketua umum PPP yang lama, tetap berniat maju lagi. Selain itu, Ahmad Muqqowam, Ahmad Yani, Muchdi Pr dan Jimly Ashidiqie, saling berkumandang untuk dicalonkan jadi ketua umum.

Tapi, di mata pengamat politik Universitas Islam Negeri (UIN), Ahmad Bakir Ihsan, persaingan itu wajar dalam partai politik. “Tapi PPP harus bekerja keras karena partai ini terus mengalami penurunan suara,” tuturnya kepada matanews.com, di Jakarta Senin 10 Mei 2011.

Bakir menambah, mayoritas partai Islam dewasa ini mengalami ancaman tak mampu melewati Parliement Treshold (PT) 5 persen. “Partai-partai Islam memiliki kecenderungan penurunan jumlah suara dalam pemilu karena kurang fokus kembali pada tujuan awal dan ideologi partai,” katanya lagi.

Makanya, sambung Bakir lagi, bila ke depannya ingin raup suara mewah, PPP mesti kembali merevitalisasi ideologi partainya. “PPP sebagai Partai Islam harus lebih menunjukkan idiologi partainya, dia (PPP) harus punya tangung jawab lebih, agar masyarakat bisa menemukan hal berbeda untuk dilihat,” terang Bakir lagi.

Caranya, lanjutnya, dengan menunjukkan secara moral ketika menjabat di pemerintahan dengan tidak melakukan tindak korupsi.

Selain itu, isu soal NII, sambung Bakir lagi, partai Islam memiliki tanggungjawab besar dengan merespon. ‘PPP mestinya lebih memberi respon ketimbang partai lain yang tak berideologi Islam,” tukasnya. (Matanews, 10 Mei 2011)
Baca lainnya »
Baca lainnya »
 

© Copyright 2008-2013 Eko Mahendra Ridho | Design by Eko Mahendra Ridho | Powered by Blogger.com.