PENGUMUMAN: Dibuka pendaftaran bakal calon anggota DPRD Kabupaten Tegal, mulai 1 Januari s/d 28 Februari 2013. Info: Hubungi DPC PPP Kabupaten Tegal, telp.(0283)3275717 | Eko Mahendra Ridho

Follow Us

HEADLINE NEWS

DPC PPP Kabupaten Tegal ©2008-2012 All Right Reserved. Diberdayakan oleh Blogger.
Baca lainnya »
Baca lainnya »
Baca lainnya »
Baca lainnya »
Tampilkan postingan dengan label PARLEMENTARIA. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label PARLEMENTARIA. Tampilkan semua postingan

PPP Tolak Angket Mafia Pajak

22 Februari 2011

Jakarta - PPP putuskan menolak angket mafia pajak. PPP mengambil sikap ini untuk mendukung PD sekaligus menghindari dimanfaatkan oleh kepentingan politik pengusung angket.

"Kita semalam sudah rapat dengan Ketua Umum, keputusannya menolak angket mafia pajak karena ada kepentingan politiknya,," ujar Ketua DPP PPP, Lukman Hakim Saifuddin, kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (22/2/2011).

Lukman menuturkan kasus mafia pajak cukup diselesaikan di penegak hukum. DPR tak perlu mempolitisasi angket mafia pajak.

"Pengawasan di Komisi III dan Komisi XI sudah berjalan, tidak perlu angket," tuturnya.

Pandangan senada disampaikan Wasekjen DPP PPP, M Romahurmuzy. Ia menilai angket mafia pajak sarat kepentingan politik partai Golkar.

"Golkar lebih memanfaatkan angket untuk membersihkan nama baiknya. Sikap dirinya diametral dengan partai demokrat," terang Romi.

Romi menegaskan bahwa angket tidak bisa disalahgunakan untuk kepentingan politik partai tertentu.

"Angket bukan alat untuk itu terlalu sederhana persoalan itu diangkat oleh angket," tandasnya. (Detiknews, 22 Februari 2011)

PPP-Golkar Debat di Paripurna Angket Mafia Pajak

Jakarta - PPP kembali menyerukan agar semua fraksi di DPR tidak terjebak permainan politik Partai Golkar. Pandangan keras PPP dihadang Partai Golkar yang sejak awal menggalang dukungan angket mafia pajak.

"Tidak elok kita terjebak dalam politisasi. Karena itu perlunya standing poin partai masing-masing dalam hal ini. Kami memahami keinginan politik Partai Golkar yang memang punya kepentingan dalam pengusutan angket," ujar Wasekjen PPP, M Romahurmuzy, dalam rapat paripurna DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (22/2/2011).

Statemen Romi, demikian disapa, disambut tepuk tangan anggota DPR.

Wakil Ketua Komisi III DPR dari Golkar, Aziz Syamsuddin menyambar statemen Romi itu. Ia mengkritisi maksud Romi menegaskan soal kepentingan Golkar.

"Perlu diklarifikasi pimpinan, karena yang mengajukan adalah anggota DPR," protes Aziz.

Namun, belum Aziz melanjutkan protesnya, langsung dipatahkan oleh pimpinan sidang, Ketua DPR Marzuki Alie. Marzuki mempersilahkan agar Romi menuntaskan statemennya.

Romi pun kembali menyentil sikap Golkar dan PKS yang maju bersama PDIP dan Hanura mengusung angket mafia pajak. Menurutnya sikap ngotot tersebut membuat partai koalisi harus bertarung di DPR.

"Kami menghormati posisi politik kawan-kawan yang membuat sulit pengambilan keputusan secara mufakat dan harus melalui voting," papar Romi.

Namun, Romi berharap anggota DPR mau duduk memikirkan kepentingan angket mafia pajak. Ia harap DPR dapat mengambil keputusan secara mufakat.

"Kita usulkan skors rapat untuk dilakukan musyawarah bukan berhadap-hadapan untuk mengambil keputusan terbaik," tandasnya. (Detiknews, 22 Februari 2011)

Hak Angket Pajak: Pecah Suara Jelang Hari H

Jakarta - Fraksi-fraksi di DPR mulai berubah sikap beberapa jam menjelang usulan hak angket mafia pajak dibawa ke Rapat Paripurna DPR, Selasa 22 Februari 2011. Fraksi Partai Gerindra memastikan balik kanan. Sementara PPP yang diperkirakan jadi penentu suara, pecah dalam dua kubu.

Kondisi itu diperkirakan akan membuat suara fraksi-fraksi, minus Partai Demokrat yang jelas-jelas tidak mendukung, tidak bulat dalam pengambilan keputusan di paripurna; diterima atau tidaknya usulan hak angket pembentukan Pansus Mafia Pajak.

Ketua Fraksi PPP DPR Irgan Chairul Mahfiz mengakui, fraksinya saat ini masih berbeda pandangan menyangkut hak angket mafia pajak.

Perbedaan pandangan itu mengakibatkan kekuatan PPP di DPR terpecah dalam dua kubu. Kubu mendukung dan tidak mendukung usulan hak angket.   “Kami masih akan mengadakan rapat untuk mencari titik temu dari perbedaan pendapat yang muncul saat ini,” kata Irgan Chairul Mahfiz di Jakarta, Senin 21 Februari 2011.

Irgan melihat, perbedaan yang terjadi di fraksinya  masih dalam kerangka positif, yakni untuk kepentingan masyarakat bnyak.

“Yang menolak angket berpandangan bahwa hak angket digulirkan hanya untuk komoditas politik. Sedangkan yang mendukung juga mebela kepentingan masyarakat untuk membongkar mafia pajak,” jelasnya.

Irgan menyebutkan, PPP akan sangat berhati-hati dalam menentukan mendukung atau tidak usulan hak angket ini. “Sebab, suara PPP menjadi penentu hasil keputusan disetujui atau tidaknya angket itu,” kata Irgan.

Sementara itu Fraksi Partai Gerindra secara tegas menyatakan balik kanan dari dukungan usulan hak angket mafia pajak. Kepastian itu diberitahukan anggota fraksinya Desmond J Mahesa yang juga tercatat sebagai salah satu inisiator.

Berbalik kanannya Gerindra, kata Desmond, lebih karena kekhawatiran angket akan dipolitisir oleh salah satu partai politik untuk kepentingan tertentu. (Matanews, 22 Februari 2011)

Sikap Fraksi PPP Soal Hak Angket Ditentukan Besok

21 Februari 2011


Jakarta - Fraksi Partai Persatuan Pembangunan DPR RI belum menentukan sikap terkait dengan hak angket perpajakan. "Fraksi baru besok akan menentukan sikap," kata salah satu anggota fraksi, Ahmad Yani, saat ditemu di Gedung DPR, Senayan, Senin (21/02).

Yani mengaku belum bisa memperkirakan sikap yang akan diambil oleh fraksinya. Meski demikian, dia berjanji bakal mengambil sikap yang berbeda jika fraksinya ternyata menolak hak angket. "Saya memiliki hak konstitusional sebagai anggota DPR," kata Yani.

Dia menegaskan, pada dasarnya Fraksi PPP mendukung segala bentuk pembongkaran terhadap segala sesuatu yang dinilai tidak benar. "Ini tidak hanya masalah pajaknya, tapi juga sistem perpajakan di Indonesia yang harus dibenahi," kata anggota komisi III tersebut.

Dia yakin, fraksinya akan menghormati sikapnya yang terus mendukung hak angket perpajakan. Apalagi, terdapat dua legislator yang menjadi inisiator hak angket dalam fraksinya. "Perlu diingat, hak angket bukan berarti pemakzulan terhadap presiden," kata Yani.

Dia juga yakin pembentukan hak angket juga akan didukung oleh lebih banyak legislator di Senayan. "Paling tidak ada empat fraksi yang mendukung secara full," ujarnya. Yani mengkalkulasi, hak angket akan didukung oleh setidaknya 278 anggota dewan. (Tempo, 21 Februari 2011)

FPPP Tak Larang Anggota Dukung Angket Pajak

19 Februari 2011

Jakarta - Wasekjen Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuzy menegaskan partainya akan menentukan sikap terkait hak angket pajak pada Selasa 22 Februari 2011.

"Sampai dengan hari Selasa (22/2/2011) kami PPP belum memutuskan sikap terkait hak angket," ujar Romahurmuzy di DPR, Jumat (18/2/2011).

Terkait dengan anggota Fraksi PPP Ahmad Yani yang telah membubuhkan tandatangannya mendukung hak angket mafia pajak, tutur dia, partai tidak akan melarang.

"Terkait dengan saudara Yani yang memberi dukungan kepada hak angket akan tetap memberikan dukungan," ujarnya.

Seperti diberitakan, sampai saat ini Fraksi PPP belum menyatakan sikap akan mendukung atau menolak hak angket pajak. Kendati demikian, anggota F-PPP Ahmad Yani terdaftar sebagai salah satu pengusul hak angket tersebut. (Inilah.com, 18 Februari 2011)

Romy: PPP Sampaikan Sikap Soal Hak Angket Saat Paripurna

18 Februari 2011

JAKARTA - Wasekjen PPP, M Rohamurmuzy, menyatakan partainya sampai saat ini belum mau menyatakan sikap terkait hak angket pajak. Meski demikian, dia menyampaikan pihaknya tetap memberikan ruang bagi anggota partainya untuk mendukung hak angket.

"Kami belum mau bicara apa-apa sampai paripurna pekan depan," tegasnya kepada wartawan, Jumat (18/2).

Terkait penegakan reward and punishment di dalam Setgab partai koalisi, Romy menyampaikan Setgab merupakan saluran untuk berkomunikasi. Koalisi itu tidak harus selalu sama.

"Jadi, tidak bisa dipaksakan mekanisme seperti itu," tuturnya.

Inisiator hak angket dari Fraksi PPP, Ahmad Yani, menegaskan dirinya tetap mendukung bergulirnya hak angket. Menurutnya, usulan hak angket bukan sekedar masalah mafia pajak tapi juga pembenahan sistem pajak. "Jika nanti pandangan fraksi di paripurna menolak hak angket, maka saya minta izin untuk berbeda dengan fraksi," tukasnya. (Detiknews, 18 Februari 2011)

PPP: Hak Angket Pajak Bisa Ciptakan Kegaduhan

17 Februari 2011

Jakarta - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menegaskan akan tetap mendukung hak angket perpajakan. Namun demikian PPP masih akan mencermati kompilasi politik yang akan ditimbulkan dan kebijakan pemerintah apa yang akan diselidiki dalam hak angket tersebut.

Hal itu disampaikan oleh Sekretaris Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, M. Romahurmuziy saat dihubungi INILAH.COM, Selasa (15/2/2011). "Secara subtansi kita dukung hak angket perpajakan ini. Namun kita masih akan melihat beberapa hal jika Pansus ini dibentuk," ucapnya.

Menurut Romahurmuziy, beberapa hal yang akan dicermati adalah komplikasi politik yang akan ditimbulkan dari angket tersebut. "Kompilitasi politik yang akan ditimbulkan dari angket itu. Komplikasi itu kegaduhan yang menyertai perjalanan panitia angket itu, Selain itu juga belum ada fokus kebijakan pemerintah di sana yang akan diselidiki," ucapnya.

Wasekjen PPP ini mengatakan hak angket perpajakan berbeda dengan hak angket bank century. "Jika dengan undang-undang sebelumnya, yang dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi, angket ini untuk menyelidiki kebijakan pemerintah. ini kebijakan apa yang diselidiki. Ini beda dengan century, kalau angket Bank Century jelas kebijakan apa yang akan diselidiki, kalau cari oknum yang bersalah, kenapa DPR kok jadi polisi," jelasnya.

Namun demikian dia menegaskan PPP tidak akan menarik dukungan dari hak angket tersebut. "kita berikan dukung, tidak akan tarik dukungan. Dan sikap fraksi secara final akan disampaikan dalam paripurna nanti," ucapnya. (Inilah.com, 15 Februari 2011)

PPP Nilai Negatif Naiknya Tunjangan Presiden

13 Februari 2011

Jakarta - Kenaikan tunjangan Presiden SBY dinilai sangat tendensius dan sarat kepentingan. Sebab, kenaikan dilakukan setelah presiden bercerita gajinya tidak naik-naik.

"Saya kira kalau Kemenkeu melakukan penyempurnaan tunjangan presiden sebaiknya dikaitkan dengan standarisasi remunerasi gaji pejabat negara lainnya. Jangan hanya dikaitkan denga curhat presiden saja, tentu itu sangat tendensius," keluh Wasekjen PPP, M Romahurmuzy, kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (11/2/2011).

Menaikkan tunjangan presiden, pada saat ini, menurutnya kurang tepat. Sebab terkesan Kemenkeu hanya menuruti curhat presiden terkait kenaikan gaji presiden.

"Itu namanya membiarkan presiden menjadi sasaran empuk dari hantaman pihak yang tidak cocok dengan kenaikan gaji itu," papar Romi.

Lebih dari itu, Romi menambahkan, dengan meningkatkan tunjangan presiden namun tanpa melakukan standarisasi gaji pejabat negara lainnya, menurut Romi, justru menjatuhkan martabat presiden. Sebab sampai saat ini gaji pejabat BUMN seperti Pertamina, PLN, dan sebagainya jauh lebih tinggi dari gaji presiden.

"Jadi sebaiknya Kemenkeu mengumumkan standarisasi remunerasi sebagai reformasi menyeluruh sistem pengupahan nasional. Apalagi posisinya kemarin presiden tidak sedang meminta kenaikan gaji," tandasnya. (Detiknews, 11 Februari 2011)

Demi Masyarakat, IPB Harus Buka Merek Susu Mengandung Bakteri

Jakarta - Sekretaris FPPP DPR M Romahurmuzy mendesak IPB segera mengungkap merek susu formula yang mengandung bakteri. IPB tak perlu takut menghadapi tekanan pengusaha yang mau mencari untung sendiri tanpa memperdulikan kesehatan masyarakat.

"Menurut saya jangan sampai IPB dituduh menjadi bagian dari konspirasi dengan para pengusaha, sebagai institusi akademik sebaiknya IPB membuka selebar-lebarnya masalah ini untuk membantu masyarakat memilih susu yang sehat," ujar Romi, kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (11/2/2011).

Menurut Romi, IPB tak perlu takut mengungkap merek susu yang digunakan dalam penelitian yang terbukti mengandung bakteri. IPB tentu melakukan penelitian berdasarkan standar kompetensi yang tinggi.

"Kalau temuan akademik tentu pasti dapat dipertanggungjawabkan secara akuntabel jadi tidak perlu takut menghadapi tekanan pengusaha," terang Romi.

Namun kalau IPB merasa diintimidasi oleh pengusaha tertentu, menurut Romi, banyak pihak siap mendukung. Termasuk FPPP DPR.

"Kalau kawan-kawan jengah ada tekanan pengusaha susu, PPP siap memberikan dukungan politik," tegasnya. (Detiknews, 11 Februari 2011)

Fraksi PPP: Penyebab Kerusuhan Bukan Semata-mata Agama

11 Februari 2011

JAKARTA - Ketua Fraksi PPP DPR, Hasrul Azwar, mengatakan bahwa kekerasan yang terjadi di beberapa daerah bukan semata-mata disebabkan faktor agama, tetapi lebih karena semakin tipisnya rasa keindonesiaan. "Saya sedih melihat bangsa ini bisa berkelahi hanya karena bola, karena etnis, karena gengsi, karena perbedaan fakultas dalam satu kampus dan lain sebagainya. Sifat asli Bangsa Indonesia yang ramah, gotong royong, saling menghormati tidak ada lagi," katanya dalam diskusi "Kekerasan Agama dan Peran Negara" di Gedung DPR/MPR, Jakarta, Kamis.

Dia mengatakan, keteladanan harus benar-benar ditunjukkan elit bangsa agar rasa permusuhan antaranak bangsa bisa redam. "Terakhir itu adalah Buya Hamka yang memiliki sifat kepemimpinan yang bisa diteladani. Ketika beliau bicara, maka selesai semua masalah," katanya.

Ketua Umum Partai Damai Sejahtera, Denny Tewu, mengatakan bangsa Indonesia memiliki Bhineka Tunggal Ika yang tidak dimiliki bangsa lain. Toleransi telah diajarkan nenek-moyang bangsa ini yang seharusnya dapat terus dipelihara agar Indonesia bisa menjadi bangsa yang besar dan disegani di dunia, katanya. "Mpu Tantular yang menggagas Bhineka Tunggal Ika pun tidak pernah berpikir bahwa slogan itu mampu menyatukan bangsa yang besar ini," katanya.

Kalau bangsa ini bisa menjalankan Bhineka Tunggal Ika secara konsisten dan masyarakat bisa hidup saling berdampingan dan bergandengan tangan, tentunya hal itu akan menjadi barometer yang bukan hanya akan membawa bangsa ini lepas dari krisis, tapi juga dapat mempengaruhi dunia, kata Denny.

Sementara itu, Ketua Komnas HAM, Ifdal Kasim, menegaskan para tokoh-tokoh bangsa hendaknya bisa mencarikan solusi untuk kondisi bangsa seperti ini dan bukan hanya sekedar menghujat dan memanaskan suasana. "Saya melihat sekarang berbagai diskusi yang digelar itu hanya memojokkan orang lain saja, tidak ada yang mau berkaca pada diri sendiri, apalagi memberikan solusi atas berbagai masalah yang mereka pun turun menciptakannya," jelasnya.

Berbagai kasus kekerasan, kata dia, seharusnya jangan ditonjolkan aspek politiknya saja, tapi tidak ada pertanggungjawaban dalam memproses kasus-kasus yang terjadi. "Jangan ditampilkan isu politiknya, tapi pertanggungjawaban dalam memproses kasus ini dengan membawa yang salah ke muka hukum. Maalahnya, aparat penegak hukum seringkali justru tersandera oleh kelompok-kelompok kepentingan," katanya. (Republika, 11 Februari 2011)
Baca lainnya »
Baca lainnya »
 

© Copyright 2008-2013 Eko Mahendra Ridho | Design by Eko Mahendra Ridho | Powered by Blogger.com.