PENGUMUMAN: Dibuka pendaftaran bakal calon anggota DPRD Kabupaten Tegal, mulai 1 Januari s/d 28 Februari 2013. Info: Hubungi DPC PPP Kabupaten Tegal, telp.(0283)3275717 | Eko Mahendra Ridho

Follow Us

HEADLINE NEWS

DPC PPP Kabupaten Tegal ©2008-2012 All Right Reserved. Diberdayakan oleh Blogger.
Baca lainnya »
Baca lainnya »
Baca lainnya »
Baca lainnya »
Tampilkan postingan dengan label PARLEMENTARIA. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label PARLEMENTARIA. Tampilkan semua postingan

PPP Tolak Angket Mafia Pajak

22 Februari 2011

Jakarta - PPP putuskan menolak angket mafia pajak. PPP mengambil sikap ini untuk mendukung PD sekaligus menghindari dimanfaatkan oleh kepentingan politik pengusung angket.

"Kita semalam sudah rapat dengan Ketua Umum, keputusannya menolak angket mafia pajak karena ada kepentingan politiknya,," ujar Ketua DPP PPP, Lukman Hakim Saifuddin, kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (22/2/2011).

Lukman menuturkan kasus mafia pajak cukup diselesaikan di penegak hukum. DPR tak perlu mempolitisasi angket mafia pajak.

"Pengawasan di Komisi III dan Komisi XI sudah berjalan, tidak perlu angket," tuturnya.

Pandangan senada disampaikan Wasekjen DPP PPP, M Romahurmuzy. Ia menilai angket mafia pajak sarat kepentingan politik partai Golkar.

"Golkar lebih memanfaatkan angket untuk membersihkan nama baiknya. Sikap dirinya diametral dengan partai demokrat," terang Romi.

Romi menegaskan bahwa angket tidak bisa disalahgunakan untuk kepentingan politik partai tertentu.

"Angket bukan alat untuk itu terlalu sederhana persoalan itu diangkat oleh angket," tandasnya. (Detiknews, 22 Februari 2011)

PPP-Golkar Debat di Paripurna Angket Mafia Pajak

Jakarta - PPP kembali menyerukan agar semua fraksi di DPR tidak terjebak permainan politik Partai Golkar. Pandangan keras PPP dihadang Partai Golkar yang sejak awal menggalang dukungan angket mafia pajak.

"Tidak elok kita terjebak dalam politisasi. Karena itu perlunya standing poin partai masing-masing dalam hal ini. Kami memahami keinginan politik Partai Golkar yang memang punya kepentingan dalam pengusutan angket," ujar Wasekjen PPP, M Romahurmuzy, dalam rapat paripurna DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (22/2/2011).

Statemen Romi, demikian disapa, disambut tepuk tangan anggota DPR.

Wakil Ketua Komisi III DPR dari Golkar, Aziz Syamsuddin menyambar statemen Romi itu. Ia mengkritisi maksud Romi menegaskan soal kepentingan Golkar.

"Perlu diklarifikasi pimpinan, karena yang mengajukan adalah anggota DPR," protes Aziz.

Namun, belum Aziz melanjutkan protesnya, langsung dipatahkan oleh pimpinan sidang, Ketua DPR Marzuki Alie. Marzuki mempersilahkan agar Romi menuntaskan statemennya.

Romi pun kembali menyentil sikap Golkar dan PKS yang maju bersama PDIP dan Hanura mengusung angket mafia pajak. Menurutnya sikap ngotot tersebut membuat partai koalisi harus bertarung di DPR.

"Kami menghormati posisi politik kawan-kawan yang membuat sulit pengambilan keputusan secara mufakat dan harus melalui voting," papar Romi.

Namun, Romi berharap anggota DPR mau duduk memikirkan kepentingan angket mafia pajak. Ia harap DPR dapat mengambil keputusan secara mufakat.

"Kita usulkan skors rapat untuk dilakukan musyawarah bukan berhadap-hadapan untuk mengambil keputusan terbaik," tandasnya. (Detiknews, 22 Februari 2011)

Hak Angket Pajak: Pecah Suara Jelang Hari H

Jakarta - Fraksi-fraksi di DPR mulai berubah sikap beberapa jam menjelang usulan hak angket mafia pajak dibawa ke Rapat Paripurna DPR, Selasa 22 Februari 2011. Fraksi Partai Gerindra memastikan balik kanan. Sementara PPP yang diperkirakan jadi penentu suara, pecah dalam dua kubu.

Kondisi itu diperkirakan akan membuat suara fraksi-fraksi, minus Partai Demokrat yang jelas-jelas tidak mendukung, tidak bulat dalam pengambilan keputusan di paripurna; diterima atau tidaknya usulan hak angket pembentukan Pansus Mafia Pajak.

Ketua Fraksi PPP DPR Irgan Chairul Mahfiz mengakui, fraksinya saat ini masih berbeda pandangan menyangkut hak angket mafia pajak.

Perbedaan pandangan itu mengakibatkan kekuatan PPP di DPR terpecah dalam dua kubu. Kubu mendukung dan tidak mendukung usulan hak angket.   “Kami masih akan mengadakan rapat untuk mencari titik temu dari perbedaan pendapat yang muncul saat ini,” kata Irgan Chairul Mahfiz di Jakarta, Senin 21 Februari 2011.

Irgan melihat, perbedaan yang terjadi di fraksinya  masih dalam kerangka positif, yakni untuk kepentingan masyarakat bnyak.

“Yang menolak angket berpandangan bahwa hak angket digulirkan hanya untuk komoditas politik. Sedangkan yang mendukung juga mebela kepentingan masyarakat untuk membongkar mafia pajak,” jelasnya.

Irgan menyebutkan, PPP akan sangat berhati-hati dalam menentukan mendukung atau tidak usulan hak angket ini. “Sebab, suara PPP menjadi penentu hasil keputusan disetujui atau tidaknya angket itu,” kata Irgan.

Sementara itu Fraksi Partai Gerindra secara tegas menyatakan balik kanan dari dukungan usulan hak angket mafia pajak. Kepastian itu diberitahukan anggota fraksinya Desmond J Mahesa yang juga tercatat sebagai salah satu inisiator.

Berbalik kanannya Gerindra, kata Desmond, lebih karena kekhawatiran angket akan dipolitisir oleh salah satu partai politik untuk kepentingan tertentu. (Matanews, 22 Februari 2011)

Sikap Fraksi PPP Soal Hak Angket Ditentukan Besok

21 Februari 2011


Jakarta - Fraksi Partai Persatuan Pembangunan DPR RI belum menentukan sikap terkait dengan hak angket perpajakan. "Fraksi baru besok akan menentukan sikap," kata salah satu anggota fraksi, Ahmad Yani, saat ditemu di Gedung DPR, Senayan, Senin (21/02).

Yani mengaku belum bisa memperkirakan sikap yang akan diambil oleh fraksinya. Meski demikian, dia berjanji bakal mengambil sikap yang berbeda jika fraksinya ternyata menolak hak angket. "Saya memiliki hak konstitusional sebagai anggota DPR," kata Yani.

Dia menegaskan, pada dasarnya Fraksi PPP mendukung segala bentuk pembongkaran terhadap segala sesuatu yang dinilai tidak benar. "Ini tidak hanya masalah pajaknya, tapi juga sistem perpajakan di Indonesia yang harus dibenahi," kata anggota komisi III tersebut.

Dia yakin, fraksinya akan menghormati sikapnya yang terus mendukung hak angket perpajakan. Apalagi, terdapat dua legislator yang menjadi inisiator hak angket dalam fraksinya. "Perlu diingat, hak angket bukan berarti pemakzulan terhadap presiden," kata Yani.

Dia juga yakin pembentukan hak angket juga akan didukung oleh lebih banyak legislator di Senayan. "Paling tidak ada empat fraksi yang mendukung secara full," ujarnya. Yani mengkalkulasi, hak angket akan didukung oleh setidaknya 278 anggota dewan. (Tempo, 21 Februari 2011)

FPPP Tak Larang Anggota Dukung Angket Pajak

19 Februari 2011

Jakarta - Wasekjen Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuzy menegaskan partainya akan menentukan sikap terkait hak angket pajak pada Selasa 22 Februari 2011.

"Sampai dengan hari Selasa (22/2/2011) kami PPP belum memutuskan sikap terkait hak angket," ujar Romahurmuzy di DPR, Jumat (18/2/2011).

Terkait dengan anggota Fraksi PPP Ahmad Yani yang telah membubuhkan tandatangannya mendukung hak angket mafia pajak, tutur dia, partai tidak akan melarang.

"Terkait dengan saudara Yani yang memberi dukungan kepada hak angket akan tetap memberikan dukungan," ujarnya.

Seperti diberitakan, sampai saat ini Fraksi PPP belum menyatakan sikap akan mendukung atau menolak hak angket pajak. Kendati demikian, anggota F-PPP Ahmad Yani terdaftar sebagai salah satu pengusul hak angket tersebut. (Inilah.com, 18 Februari 2011)

Romy: PPP Sampaikan Sikap Soal Hak Angket Saat Paripurna

18 Februari 2011

JAKARTA - Wasekjen PPP, M Rohamurmuzy, menyatakan partainya sampai saat ini belum mau menyatakan sikap terkait hak angket pajak. Meski demikian, dia menyampaikan pihaknya tetap memberikan ruang bagi anggota partainya untuk mendukung hak angket.

"Kami belum mau bicara apa-apa sampai paripurna pekan depan," tegasnya kepada wartawan, Jumat (18/2).

Terkait penegakan reward and punishment di dalam Setgab partai koalisi, Romy menyampaikan Setgab merupakan saluran untuk berkomunikasi. Koalisi itu tidak harus selalu sama.

"Jadi, tidak bisa dipaksakan mekanisme seperti itu," tuturnya.

Inisiator hak angket dari Fraksi PPP, Ahmad Yani, menegaskan dirinya tetap mendukung bergulirnya hak angket. Menurutnya, usulan hak angket bukan sekedar masalah mafia pajak tapi juga pembenahan sistem pajak. "Jika nanti pandangan fraksi di paripurna menolak hak angket, maka saya minta izin untuk berbeda dengan fraksi," tukasnya. (Detiknews, 18 Februari 2011)

PPP: Hak Angket Pajak Bisa Ciptakan Kegaduhan

17 Februari 2011

Jakarta - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menegaskan akan tetap mendukung hak angket perpajakan. Namun demikian PPP masih akan mencermati kompilasi politik yang akan ditimbulkan dan kebijakan pemerintah apa yang akan diselidiki dalam hak angket tersebut.

Hal itu disampaikan oleh Sekretaris Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, M. Romahurmuziy saat dihubungi INILAH.COM, Selasa (15/2/2011). "Secara subtansi kita dukung hak angket perpajakan ini. Namun kita masih akan melihat beberapa hal jika Pansus ini dibentuk," ucapnya.

Menurut Romahurmuziy, beberapa hal yang akan dicermati adalah komplikasi politik yang akan ditimbulkan dari angket tersebut. "Kompilitasi politik yang akan ditimbulkan dari angket itu. Komplikasi itu kegaduhan yang menyertai perjalanan panitia angket itu, Selain itu juga belum ada fokus kebijakan pemerintah di sana yang akan diselidiki," ucapnya.

Wasekjen PPP ini mengatakan hak angket perpajakan berbeda dengan hak angket bank century. "Jika dengan undang-undang sebelumnya, yang dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi, angket ini untuk menyelidiki kebijakan pemerintah. ini kebijakan apa yang diselidiki. Ini beda dengan century, kalau angket Bank Century jelas kebijakan apa yang akan diselidiki, kalau cari oknum yang bersalah, kenapa DPR kok jadi polisi," jelasnya.

Namun demikian dia menegaskan PPP tidak akan menarik dukungan dari hak angket tersebut. "kita berikan dukung, tidak akan tarik dukungan. Dan sikap fraksi secara final akan disampaikan dalam paripurna nanti," ucapnya. (Inilah.com, 15 Februari 2011)

PPP Nilai Negatif Naiknya Tunjangan Presiden

13 Februari 2011

Jakarta - Kenaikan tunjangan Presiden SBY dinilai sangat tendensius dan sarat kepentingan. Sebab, kenaikan dilakukan setelah presiden bercerita gajinya tidak naik-naik.

"Saya kira kalau Kemenkeu melakukan penyempurnaan tunjangan presiden sebaiknya dikaitkan dengan standarisasi remunerasi gaji pejabat negara lainnya. Jangan hanya dikaitkan denga curhat presiden saja, tentu itu sangat tendensius," keluh Wasekjen PPP, M Romahurmuzy, kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (11/2/2011).

Menaikkan tunjangan presiden, pada saat ini, menurutnya kurang tepat. Sebab terkesan Kemenkeu hanya menuruti curhat presiden terkait kenaikan gaji presiden.

"Itu namanya membiarkan presiden menjadi sasaran empuk dari hantaman pihak yang tidak cocok dengan kenaikan gaji itu," papar Romi.

Lebih dari itu, Romi menambahkan, dengan meningkatkan tunjangan presiden namun tanpa melakukan standarisasi gaji pejabat negara lainnya, menurut Romi, justru menjatuhkan martabat presiden. Sebab sampai saat ini gaji pejabat BUMN seperti Pertamina, PLN, dan sebagainya jauh lebih tinggi dari gaji presiden.

"Jadi sebaiknya Kemenkeu mengumumkan standarisasi remunerasi sebagai reformasi menyeluruh sistem pengupahan nasional. Apalagi posisinya kemarin presiden tidak sedang meminta kenaikan gaji," tandasnya. (Detiknews, 11 Februari 2011)

Demi Masyarakat, IPB Harus Buka Merek Susu Mengandung Bakteri

Jakarta - Sekretaris FPPP DPR M Romahurmuzy mendesak IPB segera mengungkap merek susu formula yang mengandung bakteri. IPB tak perlu takut menghadapi tekanan pengusaha yang mau mencari untung sendiri tanpa memperdulikan kesehatan masyarakat.

"Menurut saya jangan sampai IPB dituduh menjadi bagian dari konspirasi dengan para pengusaha, sebagai institusi akademik sebaiknya IPB membuka selebar-lebarnya masalah ini untuk membantu masyarakat memilih susu yang sehat," ujar Romi, kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (11/2/2011).

Menurut Romi, IPB tak perlu takut mengungkap merek susu yang digunakan dalam penelitian yang terbukti mengandung bakteri. IPB tentu melakukan penelitian berdasarkan standar kompetensi yang tinggi.

"Kalau temuan akademik tentu pasti dapat dipertanggungjawabkan secara akuntabel jadi tidak perlu takut menghadapi tekanan pengusaha," terang Romi.

Namun kalau IPB merasa diintimidasi oleh pengusaha tertentu, menurut Romi, banyak pihak siap mendukung. Termasuk FPPP DPR.

"Kalau kawan-kawan jengah ada tekanan pengusaha susu, PPP siap memberikan dukungan politik," tegasnya. (Detiknews, 11 Februari 2011)

Fraksi PPP: Penyebab Kerusuhan Bukan Semata-mata Agama

11 Februari 2011

JAKARTA - Ketua Fraksi PPP DPR, Hasrul Azwar, mengatakan bahwa kekerasan yang terjadi di beberapa daerah bukan semata-mata disebabkan faktor agama, tetapi lebih karena semakin tipisnya rasa keindonesiaan. "Saya sedih melihat bangsa ini bisa berkelahi hanya karena bola, karena etnis, karena gengsi, karena perbedaan fakultas dalam satu kampus dan lain sebagainya. Sifat asli Bangsa Indonesia yang ramah, gotong royong, saling menghormati tidak ada lagi," katanya dalam diskusi "Kekerasan Agama dan Peran Negara" di Gedung DPR/MPR, Jakarta, Kamis.

Dia mengatakan, keteladanan harus benar-benar ditunjukkan elit bangsa agar rasa permusuhan antaranak bangsa bisa redam. "Terakhir itu adalah Buya Hamka yang memiliki sifat kepemimpinan yang bisa diteladani. Ketika beliau bicara, maka selesai semua masalah," katanya.

Ketua Umum Partai Damai Sejahtera, Denny Tewu, mengatakan bangsa Indonesia memiliki Bhineka Tunggal Ika yang tidak dimiliki bangsa lain. Toleransi telah diajarkan nenek-moyang bangsa ini yang seharusnya dapat terus dipelihara agar Indonesia bisa menjadi bangsa yang besar dan disegani di dunia, katanya. "Mpu Tantular yang menggagas Bhineka Tunggal Ika pun tidak pernah berpikir bahwa slogan itu mampu menyatukan bangsa yang besar ini," katanya.

Kalau bangsa ini bisa menjalankan Bhineka Tunggal Ika secara konsisten dan masyarakat bisa hidup saling berdampingan dan bergandengan tangan, tentunya hal itu akan menjadi barometer yang bukan hanya akan membawa bangsa ini lepas dari krisis, tapi juga dapat mempengaruhi dunia, kata Denny.

Sementara itu, Ketua Komnas HAM, Ifdal Kasim, menegaskan para tokoh-tokoh bangsa hendaknya bisa mencarikan solusi untuk kondisi bangsa seperti ini dan bukan hanya sekedar menghujat dan memanaskan suasana. "Saya melihat sekarang berbagai diskusi yang digelar itu hanya memojokkan orang lain saja, tidak ada yang mau berkaca pada diri sendiri, apalagi memberikan solusi atas berbagai masalah yang mereka pun turun menciptakannya," jelasnya.

Berbagai kasus kekerasan, kata dia, seharusnya jangan ditonjolkan aspek politiknya saja, tapi tidak ada pertanggungjawaban dalam memproses kasus-kasus yang terjadi. "Jangan ditampilkan isu politiknya, tapi pertanggungjawaban dalam memproses kasus ini dengan membawa yang salah ke muka hukum. Maalahnya, aparat penegak hukum seringkali justru tersandera oleh kelompok-kelompok kepentingan," katanya. (Republika, 11 Februari 2011)

PPP: Kalau Mau Damai, Hapus Ahmadiyah


JAKARTA - Rakyat saat ini menunggu tindakan nyata dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Jangan sampai kekerasan atas nama apapun terulang lagi di Tanah Air.

Kata Wakil Ketua DPR Pramono Anung, Presiden tidak perlu hanya mengimbau dan prihatin, harus ada tindakan tegas. Kalau aparat di bawah tidak mengambil sikap tegas, ini semakin merendahkan integritas Presiden.

“Jika Presiden mau mengambil tindakan nyata, kita di DPR siap mendukung,” katanya di Jakarta, Kamis (10/2/2011).

Sementara itu di tempat yang sama, Ketua Fraksi PPP Asrul Azwar mengatakan bahwa ujung pangkal kekerasan yang terjadi di Cikeusik adalah keberadaan Jamaah Ahmadiyah. Karena itu, jika ingin kekerasan tak terulang lagi, maka Ahmadiyah harus dibubarkan.

“Saya tidak tahu persis kenapa Presiden tidak mau ambil sikap tegas tentang pembubaran Ahmadiyah. Lebih bijak Presiden jika mengeluarkan Ahmadiyah dengan keppres sebab SKB tiga menteri itu filosofinya adalah supaya Ahmadiyah tidak menyebarluaskan ajarannya,” ujar Asrul. (Okezone, 11 Februari 2011)

Fraksi PPP: SBY Tak Tegas Soal Ahmadiyah

10 Februari 2011

Jakarta - Ketua Fraksi PPP Hasrul Azwar menilai Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tak tegas menyelesaikan polemik keberadaan Ahmadiyah.

"SBY tidak tegas soal Ahmadiyah. Jangan ada pencitraan lagi soal Ahmadiyah. Bubarkan Ahmadiyah," tegas Hasrul berapi-api dalam diskusi di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (10/2/2011).

Menurut Hasrul, selama Ahmadiyah tidak membubarkan, gesekan konflik antarumat Islam akan terus terualng di kemudian hari. "Selama Ahmadiyah tidak dibubarkan, selama itu pula akan selalu muncul konflik," ujarnya.

Namun, Hasrul tak sependapat dengan aksi kekerasan oleh kelompok tertentu terhadap Jamaah Ahmadiyah. "Dalam negara ini, tidak boleh main hakim sendiri, bertindak anarkis, dan menghakimi. Tidak boleh bertindak sendiri," tegasnya. (Inilah.com, 10 Februari 2011)

PPP: Ahmadiyah Aliran Sesat, Bubarkan Saja

Jakarta - Seharusnya yang pemerintah bubarkan adalah keberadaan Ahmadiyah di Indonesia. Ajaran itu jelas menyimpang dari Islam dan jumlah penganutnya tergolong sedikit.

"Ahmadiyah adalah aliran sesat, karenanya harus dibubarkan. Apa keberatan SBY membubarkan Ahmadiyah? SBY tidak tegas soal Ahmadiyah, cuma 50.000 kok mereka," ujar Ketua FPPP DPR, Hasrul Azhar, dalam dialektika di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (10/2/2011).

Menurutnya, pembubaran Ahmadiyah merupakan langkah konkrit untuk memutus mata rantai kekerasan yang berulang kali terjadi. Selama aliran tersebut bisa terus melakukan aktifitasnya yang menistakan ajaran Islam di Indonesia, selama itu pula kekerasan keagamaan tidak akan selesai.

"Sepanjang tidak dibubarkan maka sepanjang itu akan terjadi konflik. Ahmadiyah berlindung di balik keberagaman beragama, itu adalah penistaan agama. Bubarkan saja Ahmadiyah," tegas Hasrul.

Opsi lain, menurut Hasrul, Ahmadiyah harus keluar dari Islam. Tidak jadi masalah jika akhirnya Ahamdiyah mendeklarasikan diri sebagai agama baru yang bukan jadi bagian dari Islam.

"SBY harus membubarkan Ahmadiyah, Ahmadiyah keluar, bertaubat ke Islam, atau dia membuat agama baru," terangnya. (Detiknews, 10 Februari 2011)

Menag Apresiasi DPR yang Ingin SKB 3 Menteri Jadi UU

Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akan menaikkan 'status' SKB 3 menteri menjadi Undang-undang. Menteri Agama Suryadharma Ali mengapresiasi langkah DPR ini.

"Memang saya apresiasi kepada Komisi VIII untuk merubah status SKB tersebut menjadi UU Kerukunan Umat Beragama. Menurut saya dengan UU tersebut kekuatan kerukunan beragama akan lebih kuat dari segi hukumnya," kata Suryadharma.

Hal tersebut dia sampaikan usai menghadiri rapat dengan Komisi III DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (10/2/2011) dini hari.

Jika kelak menjadi UU, menurut Surya, pihak-pihak yang berwenang akan tidak ragu untuk melakukan tindakan hukum. Sehingga, penuntasan kasus-kasus serupa menjadi lebih mudah.

"Kalau jadi UU bisa menjadi landasan hukum bagi pihak-pihak yang berwenang untuk bertindak," imbuhnya.

Undang Dialog
Menteri Agama dijadwalkan juga akan menggelar dialog dengan Ahmadiyah serta berbagai elemen masyarakat yang selama ini mendukung dan berseberangan dengan organisasi yang didirikan oleh Rizal Ghulam Ahmad itu.

"Dialog belum dilakukan, insya Allah minggu depan dirancang konsep dialognya. Dialog dengan berbagai pihak dalam rangka menggali informasi-informasi dari berbagai pihak tersebut."

"Kan ada beberapa pandangan, misalnya, sudahlah biarkan saja karena HAM, atau sudahlah bubarkan saja. Maka kita ingin mendapatkan informasi secara langsung dari para stakeholder," kata Ketua Umum PPP tersebut.

Surya akan mengundang beberapa ormas di antaranya Ahmadiyah, ormas-ormas agama, LSM-LSM, terutama yang mendukung kebebasan beragama serta yang sering menyuarakan HAM.

"jangan-jangan banyak pihak yang sudah berkomentar tetapi tidak paham soal Ahmadiyah sendiri," ujarnya. (Detiknews, 10 Februari 2011)

Menag: Ahmadiyah Qadiyan yang Sesat

Jakarta - Ahmadiyah terbagi menjadi menjadi dua aliran, Qadiyan dan Lahore. Namun Menteri Agama, Suryadharma Ali (SDA) hanya menyatakan Ahmadiyah Qadiyan yang sesat.

"Yang sesat adalah Ahmadiyah Qadiyan. Karena ajarannya bertentangan dengan Islam," ujar SDA saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VIII DPR dan Kapolri di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (9/2/2011) malam.

Menurut SDA, ajaran Ahmadiyah Qadiyan yang menganggap Mirza Ghulam Ahmad sebagai nabi telah menyimpang dari ajaran Islam. SDA pun menyampaikan pendapatnya untuk mengatasi permasalahan ini.

"Kemarin saya secara pribadi mengusulkan, untuk masalah Ahmadiyah ini ada empat solusi. 1 Mereka dibuatkan sekte baru, dilarang, dimasukan kembali ke ajaran Islam atau kita biarkan saja," terangnya.

Namun SDA sendiri lebih condong agar para pengikut Ahmadiyah Qodiyan tersebut kembali masuk ke Islam. Menurut politisi PPP ini, para pengikut Ahmadiyah Qodiyan mendapatkan pemahaman yang salah seputar Mirza Ghulam Ahmad.

"Mereka memiliki semangat keislaman yang baik, tapi salah menerima pemahaman. Ini bisa kita luruskan dengan memberikan pemahaman yang benar. Dan dengan metode dialaog, kita bisa membawa mereka ke Islam yang benar," imbuhnya. (Detiknews, 10 Februari 2011)

PPP Santai Saja Kalau Moncong Putih Masuk Kabinet

Jakarta - Isu masuknya PDIP ke Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) jilid II terus menuai tanggapan mitra koalisi pemerintahan. Partai Persatuan Pembangunan (PPP) membuka pintu masuknya menteri dari partai oposisi tersebut.

"Sikap kami menyambut baik dan terbuka saja kalau PDIP mau masuk ke dalam kabinet," ujar Ketua FPPP DPR, Hasrul Azwar, dalam diskusi di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (10/2/2011).

PPP juga tidak akan banyak protes jika dilakukan reshuffle kabinet. PPP yakin tidak akan tergusur reshuffle kabinet.

"Reshuffle itu wewenang sepenuhnya presiden, PPP tidak merasa terancam," terang Hasrul.

PPP berharap semua partai koalisi menghargai hak prerogatof presiden. Susunan kabinet menjadi kewenangan penuh presiden dan tak boleh diganggu gugat.

"Kita tidak keberatan terserah presiden, formulasinya juga sepenuhnya kewenangan presiden. Kami hanya bisa menerima itu," tandasnya. (Detiknews, 10 Februari 2011)

PPP Desak Kadernya di Kabinet Bubarkan Ahmadiyah

09 Februari 2011

JAKARTA - Menteri Agama Suryadharma Ali didesak untuk segera membubarkan Ahmadiyah. Jika tidak, insiden kekerasan akan tetap akan terjadi.

"Kalau tidak dibubarkan akan begini terus," ujar anggota Komisi VIII, Hasrul Azwar saat rapat kerja dengan Kapolri dan Menteri Agama di gedung DPR, Rabu (9/2/2011).

Menurut Ketua Fraksi PPP itu lembaga-lembaga Islam di Indonesia seperti MUI, bahkan ulama dunia sudah melarang Ahmadiyah dan menganggap ajarannya terlarang. Ia juga heran kenapa pemerintah Indonesia hingga sekarang belum membubarkan Ahmadiyah.

"MUI melarang, Ulama dunia sudah melarang, apalagi alasan pemerintah Indonesia untuk membubarkan," jelasnya.

Hasrul juga menjelaskan bahwa Ahmadiyah sudah menjadi pemicu kekerasan sejak lama di Indonesia. Sejak tahun 1930 di Sumatra Timur mereka pernah diusir dari Indonesia. "Ahmadiyah berdiri sekitar tahun 1925, tahun 1930 di Sumatra Timur Ahmadiyah sudah menjadi penyebab kekerasan," tandasnya. (Inilah.com, 9 Februari 2011)

Keputusan MK Pengaruhi Hak Angket Pajak?

02 Februari 2011

Jakarta - Mahkamah Konstitusi (MK) sudah memutuskan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1954 tentang penetapan Hak Angket DPR tidak mempunyai kekuatan hukum tetap. Apakah keputusan MK pada Senin 31 Januari tersebut akan mempengaruhi Hak Angket Perpajakan di DPR?

"MK membatalkan UU Angket tahun 1954. Angket sekarang itu kan diatur dalam Undang-Undang MD3," kata inisiator Angket Perpajakan, Ahmad Yani, kepada VIVAnews.com, Selasa 1 Februari 2011.

Undang-Undang MD3 yang dimaksud yakni Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Anggota Komisi III bidang Hukum DPR tersebut mengutip pernyataan MK yang mengatakan Hak Angket dijamin oleh konstitusi.

"Itu yang betul. MK mengatakan itu sebagai negative legislation [membatalkan, meniadakan sesuatu yang tadinya ada]. Tidak membuat norma baru. Kewajiban kami untuk penyempurnaan," jelas politisi dari Fraksi PPP ini.

Bahkan, lanjut Yani, saat ini dukungan Hak Angket terus bergulir dan sudah tembus 100 orang. Belum lagi adanya penambahan hari ini. "Besok diajukan ke pimpinan (DPR). Biar nanti diproses oleh pimpinan," tegas Yani.

Hal senada disampaikan Ketua Fraksi PAN, Tjatur Sapto Edy. Menurut dia, pencabutan UU Angket tahun 1954 itu tidak mempengaruhi proses Hak Angket yang sekarang sedang berlangsung. Meski, jelas dia, saat Hak Angket Bank Century, UU yang dibuat sejak zaman Bung Karno itu masih digunakan.

"Waktu Angket Century dua-duanya dipakai. Ini yang UU Angket tahun 1954 dibatalkan. Ya tidak masalah," kata Tjatur yang juga Wakil Ketua Komisi III bidang Hukum DPR kepada VIVAnews.com. (Vivanews, 2 Februari 2011)

Ketua Fraksi PPP Minta Hubungan Nunun dan Miranda Diselidiki

Jakarta - Ketua Fraksi PPP DPR Hasrul Azwar mendatangi Rutan Cipinang untuk menjenguk kader PPP yang tersangkut kasus suap pemilihan Dewan Gubernur Senior Bank Indonesia (DGS BI) Miranda Goeltom. Azwar meminta agar hubungan Nunun Daradjatun dan Miranda Goeltom diselidiki.

"Mereka ini dituduh menerima suap. Pemberi suap saat ini belum disentuh. Semua mengakui mereka menerima dari Nunun," kata Hasrul usai menjenguk rekan-rekannya di Rutan Cipinang, Jakarta Timur, Rabu (2/2/2011).

Hasrul meminta KPK menyelidiki hubungan antara Nunun dengan Miranda Goeltom. "Apakah perusahaan Nunun menerima fasilitas dari Miranda selama dia menjabat Deputi Gubernur Senior BI? Kenapa Nunun bisa memberikan uang begitu banyak?" katanya.

Hasrul datang beserta istrinya dengan menumpang mobil Honda CRV hitam dengan nomor polisi B 54 HA. Ia berada sekitar satu jam di Rutan Cipinang.

"Baru hari ini saya sempat melihat mereka karena sibuk di partai dan di DPR," katanya.

Dua orang mantan anggota DPR dari PPP, Sofyan Usman dan Daniel Tandjung, meringkuk di Rutan Cipinang lantaran menjadi tersangka dugaan suap pemilihan Dewan Gubernur Senior Bank Indonesia (DGS BI). Selain menjenguk Sofyan dan Daniel, Hasrul juga menjenguk Bachtiar Chamsyah yang tersangkut kasus korupsi lainnya juga meringkuk di rutan ini. (Detiknews, 2 Februari 2011)

PPP Yakin Tak Ada Pemakzulan dalam Angket Pajak

Jakarta - Fraksi PPP tidak melihat adanya kemungkinan gerakan pemakzulan dalam hak angket perpajakan. Fraksi berlambang Kabah ini menilai guliran angket hanya untuk selesaikan masalah pajak. "Tidak ada urusannya dengan presiden," ujar Romahurmuzzy, anggota Fraksi PPP melalui pesan pendek yang diterima Tempo, Senin (31/1).

Menurut Romy, begitu panggilan akrabnya, polemik angket DPR murni untuk menyelesaikan permasalahan terkait perpajakan. Salah satunya adalah soal penerimaan negara yang tidak maksimal dari sektor pajak.

Pansus, kata Romy, bertujuan tidak hanya untuk mengetahui alasan kebijakan soal perpajakan. Namun juga terkait oknum para pegawai atau pejabat pajak yang selama ini membuat pajak di Indonesia menjadi bermasalah.

Polemik soal pembentukan pansus angket perpajakan menghangat setelah politisi dari Demokrat dan PKB mundur. Beberapa kalangan pengamat politik menilai gerakan ini akan gembos karena ada kemungkinan diselesaikan melalui konsolidasi di setgab. Namun, dua fraksi anggota setgab, Golkar dan PKS, tetap kukuh menggolkan usulan angket. (Tempo Interaktif, 31 Januari 2011)
Baca lainnya »
Baca lainnya »
 

© Copyright 2008-2013 Eko Mahendra Ridho | Design by Eko Mahendra Ridho | Powered by Blogger.com.