PENGUMUMAN: Dibuka pendaftaran bakal calon anggota DPRD Kabupaten Tegal, mulai 1 Januari s/d 28 Februari 2013. Info: Hubungi DPC PPP Kabupaten Tegal, telp.(0283)3275717 | Eko Mahendra Ridho

Follow Us

HEADLINE NEWS

DPC PPP Kabupaten Tegal ©2008-2012 All Right Reserved. Diberdayakan oleh Blogger.
Baca lainnya »
Baca lainnya »
Baca lainnya »
Baca lainnya »
Tampilkan postingan dengan label OPINI. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label OPINI. Tampilkan semua postingan

Omong Besar Pluralisme Partai

13 Januari 2011

Oleh : Didik Supriyanto*
Jakarta - Setiap kali bicara partai politik, banyak orang mengeluhkan betapa banyak partai peserta pemilu, juga betapa banyak partai yang di parlemen. Karena itu gagasan untuk menyederhanakan jumlah partai, dalam arti jumlah partai peserta pemilu dan jumlah partai di parlemen, selalu disambut baik. Bahkan berbagai survei menunjukkan masyarakat ingin sekali jumlah partai dikurangi.

Tetapi ketika gagasan itu hendak diwujudkan dalam pengaturan undang-undang, selalu saja ada yang menentang. Tantangan itu tentu saja datangnya juga dari kalangan partai politik, yakni partai politik yang terancam keberadaannya oleh pengurangai jumlah partai di parlemen.

Maklum, buat apa capek-capek membangun partai kalau tidak punya kursi di parlemen. Namun kalau alasan ini yang dikemukakan, kesannya sangat personal sekaligus menggelikan. Oleh karenanya, biar tampak gagah para penentang itu pakai dalih pluralisme atau kemajemukan politik.

Mereka bilang, gagasan menyederhanakan partai di parlemen melalui mekanisme parliamentary threshold yang dinaikkan di atas 2,5%, dan pengecilan jumlah kursi di
daerah pemilihan (district magnitude) dari 10 kursi, akan mematikan pluralisme politik. Sebab hanya beberapa partai besar saja yang bisa masuk parlemen, sementara partai sedang dan kecil, pasti terlempar.

Dan jika parlemen dikuasai beberapa partai besar, maka hal itu akan mengancam demokrasi. Alasan terkahir ini menutup kenyataan bahwa parlemen Inggris dan Amerika Serikat dikuasai oleh dua atau tiga partai. Demikian juga dengan beberapa negara yang stabil demokrasinya.

Benarkah jika beberapa partai menengah dan kecil terlempar dari parlemen, sistem politik  kehilangan pluralisme? Lalu, apa sesungguhnya ukuran pluralisme politik atau tepatnya pluralsime partai politik itu? Faktor apa yang menyebabkan satu partai berbeda dengan partai lain?

Ideologi partai biasanya menjadi tolok ukur utama untuk membedakan partai satu dengan partai lain. Kita bisa berdebat panjang, apakah partai-partai kita masih punya ideologi atau tidak.  Namun, para kader partai selalu mengklaim bahwa partainya punya ideologi sebagai basis perjuangan.

PDIP dengan nasionalimse, Partai Golkar dengan developmentalisme, dan Partai Demokrat memadukan keduanya. Partai Gerindara dan Partai Hanura juga masuk kelompok ini. Jarak ideologi kelima partai tersebut sangat dekat, sehingga bisa dimasukkan dalam rumpun sekulerisme.

Berhadapan dengan mereka adalah partai-partai yang berideologikan agama, dalam hal ini Islam, seperti PKS dan PPP. PAN dan PKB memasukan nasionalisme dan Islam.

Jadi, jika dipetakan berdasarkan ideologi, partai politik kita sebetulnya hanya terdiri dari dua kelompok, partai nasionalisme-sekuler dan partai religius Islam. Perbedaan-perbedaan di dalamnya tidak begitu signifikan.

Program-program partai mestinya memperjelas perbedaan ideologi partai. Namun jika program-program partai dijejerkan, justru menunjukkan keseragaman. Nah, kalau sudah demikian, lalu di mana letak pluralisme partai politik kita?

Jadi, kalau ada fungsionaris partai menolak penyederhanaan partai di parlemen (melalui mekanisme parliamentary threshold dan pengecilan kursi daerah pemilihan) dengan dalih membunuh pluralisme partai politik, sesungguhnya dalih itu hanya sekadar dalih. Sebab, kenyataanya tidak ada perbedaan idelogi yang menonjol di antara partai politik kita, kecuali nasionalisme-sekuler dan religius Islam.

Kenyataan partai kita banyak, bukan berarti terdapat pluralisme partai politik. Pluralisme partai politik memang pernah berkembang pada tahun 1920-1960-an. Tetapi setelah itu peta berubah. (Sumber : Kolom Detikcom, 7 Januari 2011)

*) Didik Supriyanto, wartawan detikcom.

Reportoar Eko Mahendra*

11 Januari 2009



Kenyataan Pahit, Kenyataan Kebenaran
Saya harus memulai dengan membaca Basmalah,
karena tak ada awalan yang lebih utama selain menyebut Asma Allah,
Hanya Ridho-Nya semata yang bisa saya harapkan,
Karena semuanya dapat berlangsung, mengalir dan berjalan,
tak lain tak bukan hanya karena Izin-Nya
seperti nafasku yang masih berhembus pada detik ini.
Dengan segala kejujuran hati, saya sampaikan kepada semua, bahwa perjuangan menegakkan dan mempertahankan kebenaran memang sangat berat dan berliku. Harapan pribadi untuk kembali berjuang menjadi wakil rakyat seolah dihadapkan pada pilihan-pilihan yang HAQ dan yang BATIL.
Hampir sudah menjadi pemahaman umum, bahwa bila seseorang ingin mencalonkan diri menjadi anggota dewan, maka dia harus memiliki sejumlah uang untuk—jujur saja—membeli suara kepada rakyat dan masyarakat di sekitarnya. Di sisi lain masyarakat yang katanya sedang berharap agar negara ini dapat bersih dari segala tradisi korupsi, dan segala permainan politik uang, ternyata dalam setiap hajatan politik seperti pemilihan calon anggota legislatif, misalnya, justru masyarakat selalu berharap mendapatkan sejumlah uang dari para calon. Sesungguhnya hal ini sangat ironi.
Saya yang sebelumnya juga pernah mencalonkan diri sebagai anggota dewan pada pemilu 2004 lalu, secara latah juga ikut memberi, menyumbang, mendermakan, atau apa pun istilahnya, tetapi secara praktis adalah demi mengharapkan perolehan suara pada saat pemilihan. Hasilnya adalah hutang yang menggelembung di mana-mana. Meskipun iya saya terpilih, tapi harus saya akui, yang terpikir pertama kali setelah jadi, adalah bagaimana saya mengembalikan hutang-hutang saya. Maka bisa dipastikan, bisikan-bisikan iblis berseliweran menghampiri telinga dan hati saya. KORUPSI, adalah jalan satu-satunya!
Tapi kemudian saya sadar, itu semua menjadi bumerang terhadap niat utama saya untuk berjuang, beribadah di sebuah partai yang menggunakan nilai-nilai Islam. Bohong saya katakan, bila menjadi anggota dewan, kemudian ia menjadi kaya raya, kecuali dia KORUPSI. Misalnya saja pada sejumlah partai tertentu yang memiliki kebijakan masing-masing dalam iuran wajib partai, memberikan konsekuensi pada setiap anggota dewan yang memiliki kebutuhan sekaligus membayar hutang-hutangnya. Maka yang ada, ia hanya memperoleh nilai impas dari semua nilai gaji yang diterima di setiap bulan. Lalu, dari mana lagi ia memperoleh uang?
Maka, pada pemilihan di tahun 2009 kali ini, saya bersumpah, demi menegakkan kebenaran, demi upaya memberantas korupsi, demi memberikan pelajaran politik kepada ummat, saya berjanji pada diri sendiri untuk tidak memberikan apapun yang kemudian menjadi kontrak emosional politik. Saya katakan kontrak emosional politik karena, mengandaikan saya memberi berarti saya membeli. Dan secara otomatis, orang yang menerima, berarti ia harus memilih saya. Dalam kaca mata fikih, prosesi pemberian ini disebut sebagai akad ijab qabul. Artinya, kalau ada orang yang mau menerima sejumlah uang dari seorang calon, itu artinya ia siap memilih pihak yang memberi. Seandainya, si penerima uang tidak mencoblos, artinya ia munafik dan uang yang ia terima menjadi haram kuadrat. Haram pertama adalah menerima bentuk money politic, dan kedua ia berbohong dengan tidak memilih. Maka, ungkapan “Terima Saja Uangnya, dari siapa saja”, memberi makna bahwa rakyat kita benar-benar tidak sedang berusaha untuk memperbaiki negara ini. Bohong saya katakan, bila rakyat mengritik habis sejumlah pejabat, tapi dirinya juga secara nyata ikut-ikutan terlibat dalam prosesi money politic yang secara nyata menjadi potensi lahirnya korupsi. Bukankah dalam istilah ushul fiqh disebutkan bahwa sesuatu yang nantinya akan berakibat haram, maka penyebabnya juga menjadi haram?
Demi memperjuangkan ini, resiko apa pun akan saya terima. Kalau pun ada anjuran dari berbagai pihak agar saya meminjam sejumlah uang, yang tentu saja akan sampai pada jumlah yang sangat besar bagi saya, sebut saja 100 juta rupiah, maka saya katakan, saya tidak akan memaksakan diri. Saya tidak akan mengada-ada pada sesuatu yang memang tidak saya miliki. Saya hanya punya niat, punya hati, dan kepasrahan kepada Allah untuk beribadah pada jalur politik, yang kebetulan saya memilih pada Partai Persatuan Pembangunan berlambang Ka’bah, berasaskan Islam, yang pada PEMILU 2009 ini bernomor urut 24.
Biarlah saya sendiri, kalau pun kemudian tidak ada satupun yang memilih, saya ikhlas. Paling tidak, saya akan memulai sesuatu dengan awalan yang baik. Karena apa pun bentuknya, bila diawali dengan hal yang buruk,….maka Anda pasti mengerti ujungnya.
Kepada Anda yang diberi hati nurani oleh Allah, gunakanlah sebaik-baiknya. Dan bagi yang masih percaya pada Allah, “setiap apa yang kita usahakan, selalu ada balasan dan pertanggungjawabannya kelak, di hadapan Yang Maha Adil dan Bijaksana”. Selamat mengikuti PEMILU 2009. Semoga Allah meridhoi kita semua. Amin.  

*Eko Mahendra, Caleg PPP di Dapil 2 DPRD Kabupaten Tegal.

Menciptakan Sejarah

Oleh : Eko Mahendra*
Pada 23 November tahun 101, wilayah Rumania direbut Imperium Romawi. Sejak itu Romawi menguasai Rumania hingga tahun 1453, setelah Imperium Utsmani menyerang wilayah tersebut dan mendudukinya. Sebagian wilayah Rumania juga dikuasai Austria sampai tahun 1877, yaitu ketika Rumania mengumumkan kemerdekaannya. Rumania terletak di tenggara Eropa dan berbatasan dengan Rusia, Hongaria, Bulgaria, dan Yugoslavia.

Kemudian pada tanggal yang sama, Thomas McMahon dijatuhi Hukuman Mati. Tepatnya pada 23 November 1979, Thomas McMahon, seorang anggota Tentara Republik Irlandia (IRA), dijatuhi hukuman seumur hidup karena merencanakan dan memasang bom yang menewaskan Lord Mountbatten dan tiga orang lainnya. Lord Mountbatten, dikenal sebagai pahlawan Perang Dunia II yang masih kerabat dengan Ratu Elizabeth. Pembunuhan Mountbatten tersebut merupakan serangan pertama IRA terhadap keluarga kerajaan Inggris. Kita tahu, IRA adalah gerakan separatis yang ingin memisahkan bagian utara Irlandia dari kekuasaan Inggris dan menyatukannya dengan kawasan selatan Irlandia yang independen, yaitu Republik Irlandia.

Di lain cerita, Fernando Magellan Tewas juga pada 23 November. Peristiwa ini terjadi pada tahun 1521. Fernando Magellan, adalah pelaut Spanyol termasyhur. Pada tahun 1519, dia memulai ekspedisi penemuan wilayah baru dengan lima buah kapal. Ketika sampai di pantai Amerika Selatan, ia menemukan selat yang kemudian diberi nama Selat Magellan. Melalui selat ini, Magellan dan pasukannya mencapai Lautan Teduh, namun di laut ini mereka kelaparan dan tersesat, sampai akhirnya mencapai Philipina. Akibat turut campur dalam urusan internal kaum pribumi Philipina, Magellan dan anak buahnya terlibat dalam pertempuran dengan kaum pribumi. Dalam pertempuran ini, Magellan dan sebagian besar anak buahnya terbunuh. Pelaut yang tersisa hanya 18 orang, dan hanya dengan satu kapal, mereka kembali ke Spanyol.

Sementara, pada 23 November 1873, Hanoi, ibu kota Vietnam itu Jatuh ke Tangan Perancis. Perancis sejak pertengahan abad ke-19, berusaha memperluas wilayah jajahannya. Kehidupan rakyat Vietnam yang saat itu diliputi kemiskinan, semakin diperburuk oleh eksploitasi Perancis. Meskipun imperialis Perancis membawa kemajuan di bidang transportasi, komunikasi, dan industri, namun secara keseluruhan Prancis hanya sedikit membawa kemajuan bagi rakyat Vietnam. Pada tahun 1930, seorang tokoh revolusioner didikan Moskow, Ho Chi Minh, mendirikan Partai Komunis Indocina yang mengorganisasi perjuangan kemerdekaan Vietnam secara luas. Pada tahun 1954, pemerintah Perancis bersedia mengadakan perundingan damai di Geneva dan akhirnya Perancis bersedia menarik pasukannya dari Vietnam.

Masih terlalu banyak untuk menyebutkan rentetan peristiwa—yang mungkin bagi sebagian kalangan tidak penting—tapi yang benar-benar pernah terjadi, sebagai bagian dari “sejarah”. Tentu saja sejarah tidak bisa datang dengan sendirinya. Sejarah selalu memiliki latar dan sebab. Sebagaimana disebutkan Hegel, bahwa manusia adalah makhluk yang menyejarah. Artinya manusia, selalu mengalami proses menjadi dalam kesejarahan. Lalu, sejarah apa yang terjadi pada hari ini?

Dengan singkat mungkin kita akan mengatakan tidak ada. Hari ini, kemarin, atau mungkin di masa-masa yang akan datang tetap biasa-biasa saja. Sejarah telah habis sejak Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 lalu. Sejarah kita telah lewat seiring dengung Proklamasi yang dibacakan Bung Karno dan Bung Hatta 17 Agustus 1945. Atau mungkin sejarah telah lewat ketika orde lama digantikan orde baru dan kini orde reformasi. Kini, kemana sejarah kita? Kita seringkali beranggapan bahwa sejarah merupakan satu peristiwa “penting” yang terjadi. Seolah, sesuatu yang tidak penting, tidak dapat dikatakan sejarah.

Menciptakan Sejarah
Dalam ranah filsafat, sejarah merupakan satu hal integral yang berpengaruh dalam memahami dan mengkaji kesejatian dan peradaban manusia. Sejarah dipandang bukan hanya pada masa lampau namun juga menjadi unsur perubahan dari masa ke masa. Hegel, sekali lagi memandang bahwa sejarah merupakan suatu kondisi perubahan atas realitas yang terjadi, dia pula menyatakan sejarah menjadi sebuah hasil dari dialektika, menuju suatu kondisi yang sepenuhnya rasional.

Dr. Arbi Sanit pernah menyebutkan, tidak ada peristiwa politik tanpa adanya setting politik. Ungkapan ini secara sederhana memberi makna bila kita menghendaki satu peristiwa; apapun itu, baik peristiwa politik, sosial, budaya, hingga agama, selalu dimulai dengan sebab-sebab yang melatarinya atau dimulai dengan upaya-upaya tertentu. Dan realitas saat ini bisa kita saksikan bersama di semua bidang, relitas di sekitar kita telah bicara dengan sendirinya pada kita, manusia, sebagai makhluk sejarah.

Sejarah yang selalu menempel pada diri kita adalah sejarah bangsa yang selalu latah menerima tradisi luar yang belum tentu sesuai dengan kita. Sejarah yang biasa kita hirup adalah sejarah sikap malas dan selalu bergantung pada pihak lain. Kemandirian yang konon selalu digembor-gemborkan dan dibangga-banggakan kini hanya tinggal catatan “sejarah”. Belum lagi sejarah akan sikap kita yang tidak bisa legowo dan pasrah bila dalam satu kontestasi kita mengalami kekalahan. Ketika kita mengikuti suatu perlombaan atau bentuk kontestasi apapun diasumsikan kita bukan saja siap untuk menang, tapi juga siap untuk kalah. Sekali lagi, sejarah adalah rentetan peristiwa yang tidak pernah selesai. Meski mungkin kita tidak menghendaki terlibat di dalamnya, kita tidak bisa mengelak dari setiap fakta sejarah. Bahwa bila semua dapat menjadi penyebab keberlangsungan semua hal “bobrok” dalam sejarah ini, maka kita juga berada di antaranya.

Sadar atau tidak. Meski tak bisa disebutkan semuanya, tapi paling tidak, dalamnya jurang kemiskinan, pemerataan yang masih menjadi mimpi jauh, pendidikan yang tidak bisa dinikmati semua pihak, hilangnya jaminan keamanan, intoleransi antar umat beragama, hingga tersumbatnya kebebasan dalam mengaspirasikan pendapat, dan seterusnya merupakan rangkaian sejarah yang terjadi dimana kita berada di dalamnya. Bukankah nasib suatu kaum akan berubah atau tidak, tergantung dari langkah-langkah yang kita perbuat? Akhirnya, peristiwa sejarah apa yang akan kita perbuat hari ini? Juga hari-hari yang akan datang? Mencerahkan atau malah menggelapkan? Mari kita ciptakan sejarah, meski dimulai hanya dengan berterima kasih kepada orang yang telah membesarkan kita. Meski hanya sekedar membuang sampah pada tempatnya. Hingga menciptakan sejarah untuk mengatakan anti pada korupsi!

* Penulis adalah kader PPP di Kabupaten Tegal.

Politik Indonesia, Politik Kaum Muda

25 Desember 2008


Berdasarkan hasil survei yang dilakukan Lingkaran Survei Indonesia (LSI) yang dirilis Oktober 2007 menjelang tiga tahun pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla (SBY-JK), terjadi perubahan persepsi publik yang signifikan. Ketika dilantik pada Oktober 2004, Presiden Yudhoyono memperoleh tingkat kepuasan publik sangat tinggi, di atas 80%. Tiga tahun kemudian, tingkat kepuasan publik jatuh pada titik terendah 35,3%. Dalam waktu tiga tahun, tingkat kepuasan atas presiden pertama hasil pemilihan langsung itu merosot sekitar 45%. Sungguh mencengangkan!

Mengapa persepsi publik begitu mudah berbalik? Dari hasil survei, kata Direktur Eksekutif LSI, Denny JA, ada empat alasan mendasar. Pertama, kekecewaan atas kinerja bidang ekonomi. Responden kecewa dengan kondisi ekonomi secara umum. Responden juga kecewa dengan penanganan pengangguran dan kemiskinan.

Kedua, program primadona, yakni pemberantasan korupsi dinilai mengalami degradasi. Bahkan, muncul penilaian program itu masih tetap tebang pilih. Ketiga, publik mulai meragukan kemampuan Presiden menyelesaikan masalah bangsa. Keempat, muncul jarak antara harapan dan kenyataan.

Ketika terpilih, rakyat sangat berharap ada perubahan. Tetapi belakangan, 63,7% responden menyatakan SBY tidak seperti yang dulu diharapkan. Beberapa survei setelah itu pun menunjukkan hasil yang tak terlalu jauh berbeda. Misalnya, hasil survei Indo Barometer pada Juni 2008 menunjukkan tingkat popularitas SBY hanya 20,7% dan CSIS (Juli 2008) sebesar 14,7% . Tetapi belakangan, popularitas SBY mulai meningkat, seperti hasil survei Cirrus pada November 2008 yang mencapai 36,99% dan Indo Barometer pada Desember 2008 mencatat 38,1%.

Meski belakangan popularitas Yudhoyono kembali meningkat, tetapi kekecewaan demi kekecewaan yang terakumulasi membuat berbagai kalangan tetap menghendaki adanya perubahan kepemimpinan nasional. Bahkan jauh sebelum itu, para elite politik yang berjaya pada masa Orde Baru, tetapi kalah bersaing dalam Pemilu Presiden (Pilpres) 2004, telah menyiapkan kendaraan politik menuju pertarungan Pilpres 2009. Sebut saja Wiranto yang membentuk Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) dan Prabowo dengan Gerakan Indonesia Raya (Gerindra).

Di luar kedua nama itu, ada sejumlah tokoh non-partai politik yang mulai menyusun kekuatan. Sebut saja nama Fadjroel Rahman, Rizal Mallarangeng, dan Rizal Ramli. Kalau Fadjroel dan Rizal Ramli masih tetap bersemangat, Rizal Mallarangeng justru mundur teratur. Di luar nama-nama di atas, masih ada Megawati Soekarnoputri yang ingin membalas kekalahan saat Pilpres 2004, Sri Sultan Hamengku Buwono X dengan tingkat popularitas yang terus menanjak, serta Yuddy Chrisnandi, tokoh muda yang mengundurkan diri dari calon anggota legislatif dan memilih meramaikan bursa capres.

Belakangan nama Sri Mulyani, Menteri Keuangan yang merangkap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, disebut-sebut sangat pantas menjadi cawapres, bahkan capres. Penanganan perekonomian dalam negeri yang cool, sehingga gejolak perekonomian dunia bisa diantisipasi pemerintah, merupakan nilai lebih perempuan berusia 46 tahun ini.

Dari nama-nama di atas, berbagai survei menempatkan tiga tokoh berada di papan atas, yakni Susilo Bambang Yudhoyono yang bakal menginjak usia 60 tahun pada 2009, Megawati 62 tahun, dan Sri Sultan berusia 63 tahun. Akankah Indonesia tetap dipimpin tokoh berusia lebih dari setengah abad hingga 2014?

Sulit Tampil
Sejauh ini kita menilai pemimpin muda sulit tampil tahun depan. Meski demikian, tidak berarti pintu sudah tertutup sama sekali. Semua itu disebabkan aturan main yang memang sengaja dibuat untuk menguntungkan kaum tua. UU tentang Pilpres justru tidak mengakomodasi keinginan sebagian rakyat untuk mendapatkan pemimpin yang fresh. Perkembangan perpolitikan di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota, justru jauh lebih progresif. UU tentang Pemerintah Daerah memungkinkan adanya calon gubernur, bupati, dan wali kota yang tidak diusung partai politik atau dikenal dengan calon independen. Bahkan di beberapa daerah, calon independen mampu mengalahkan calon yang diusung parpol. Hal itu membuktikan rakyat mulai jenuh dengan parpol yang selama ini memang kerap mengabaikan kepentingan rakyat. Calon independen memberi harapan baru pada rakyat.

Sayangnya, aturan progresif itu belum bisa diadopsi oleh UU Pilpres, dengan alasan UUD 1945 belum memungkinkan hal itu. Parahnya, aturan pengajuan capres pun dipersulit. Kalau dalam UU Pilpres 2004, disebutkan adanya batas minimal pengajuan capres-cawapres adalah 15 persen perolehan kursi DPR. Aturan itu belum dilaksanakan, tetapi malah diperberat dengan aturan 20 persen kursi atau 25 persen suara. Keputusan itu sebetulnya menunjukkan inkonsistensi DPR. Mereka mengizinkan parpol tumbuh bak jamur di musim hujan lewat UU tentang Partai Politik, tetapi membatasi hak parpol mengajukan capres. Hal itu membuktikan para politisi kita saat ini ternyata tidak memiliki visi politik yang memadai. Mereka belum mampu membuat peta jalan bagi perpolitikan Indonesia di masa mendatang. Mereka hanya terpaku mengamankan kepentingan politik pribadi dan kelompok dengan membuat aturan perundangan yang berusia seumur jagung. Kepentingan politik jangka pendek telah mendominasi pembuatan keputusan di lembaga pembuat undang-undang itu.

Terkait hal itulah sejumlah kalangan mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi dengan tujuan melonggarkan persyaratan pengajuan capres dan cawapres. Mengingat waktu yang semakin mepet, sulit diharapkan ada keputusan yang revolusioner untuk mengubah aturan tersebut. Artinya, Pilpres tahun depan maksimal hanya diikuti tiga pasang capres-cawapres. Lalu bagaimana nasib para pemimpin muda?

Tumbuhkan Harapan
Sejarah Indonesia membuktikan kaum muda memiliki peran sentral dalam setiap titik krusial perjalanan bangsa. Gerakan Boedi Oetomo, para pemuda yang melahirkan Sumpah Pemuda 1928, dan desakan kaum muda untuk memproklamasikan kemerdekaan, tercatat dalam lembar sejarah bangsa. Sukarno baru berusia 44 tahun ketika dipercaya menjadi presiden pertama dan Soeharto berumur 45 tahun saat meneruskan tongkat estafet kepemimpinan nasional. Kenyataan itu hendaknya membuat kaum muda tak patah arang. Harapan kaum muda untuk memimpin negeri ini senantiasa harus ditumbuhkan.

Saat ini cukup banyak generasi muda Indonesia yang brilian. Mereka tidak saja berkiprah di Tanah Air, tetapi telah merambah ke mancanegara. Di dunia bisnis, generasi muda telah mendapat kepercayaan yang luar biasa. Cukup banyak pebisnis berusia di bawah 50 tahun, bahkan 40 tahun, yang telah menikmati buah-buah kesuksesan. Sayangnya, fenomena itu belum banyak terlihat di jajaran birokrasi dan dunia politik. Kalangan birokrat dan politisi Indoensia masih didominasi kaum tua.

2009, hendaknya dijadikan momentum bagi kiprah kaum muda Indonesia. Kaum muda yang masuk jajaran pemerintahan harus mampu membuktikan diri bahwa mereka mampu menduduki jabatan-jabatan eselon dua dan satu. Bersamaan dengan itu, regenerasi politisi pun hendaknya mulai berlangsung. Para politisi gaek selayaknya turun panggung, diganti dengan politisi muda. Tak hanya itu, kabinet pun perlu diremajakan melalui pemunculan tokoh-tokoh muda berusia kurang dari 45 tahun. Bahkan, tidak tertutup kemungkinan calon wakil presiden berasal dari kalangan berusia muda, seperti Sri Mulyani.

Kerinduan terhadap lahirnya para pemimpin muda hendaknya tidak ditafsirkan bahwa kita ingin menyingkirkan kaum sepuh. Kita menginginkan adanya regenerasi dalam berbagai bidang, termasuk bidang politik. Tidak perlu ada rivalitas di antara para sepuh dan kaum muda. Yang diperlukan adalah iklim yang kondusif bagi tumbuhnya bakat-bakat muda potensial untuk melanjutkan pembangunan di negeri ini. Iklim kondusif itu bisa diciptakan, antara lain dengan mengubah pasal-pasal dalam UU Pilpres yang mempersempit kiprah kaum muda, yakni syarat pengajuan capres-cawapres oleh parpol atau gabungan parpol yang memiliki minimal 20 persen kursi di DPR atau 25 persen suara sah secara nasional. Bahkan, mengamendemen Pasal 6A UUD 1945, sehingga capres-cawapres independen pun bisa berlaga dalam pilpres, seperti halnya calon independen yang bertarung dalam pilkada.

Sekali lagi, kita terus mendorong lahirnya pemimpin-pemimpin muda dan bila pada Pilpres 2009, keinginan itu belum terwujud, masih ada Pilpres 2014 dan kaum muda memiliki waktu lima tahun lagi menempa diri dan mematangkan kepribadian agar lebih pantas bertarung dalam Pilpres. Kalau Amerika Serikat baru saja memiliki Presiden Barack Obama berusia 47 tahun, bukan hal mustahil bagi Indonesia memiliki presiden berusia di bawah 50 tahun. Semoga.***

Prospek Parpol Islam

19 Desember 2008

Bagaimana prospek Islam dalam Pemilu 2009 nanti? Ini adalah salah satu pertanyaan dari berbagai hal tentang Islam dan politik yang diajukan kepada saya dalam panel evaluasi 2007 dan prospek Indonesia 2008-2009, Desember lalu. Memang, tema-tema yang berkaitan dengan dinamika sosial-politik Islam di negeri ini tetap sangat penting, khususnya bagi kalangan asing, yang punya usaha atau ingin berinvestasi di Indonesia. Bagaimanapun, Islam atau tepatnya kaum Muslim Indonesia --terutama karena realitas demografis-- tetap merupakan salah satu faktor krusial dalam dinamika politik negara ini.

Tentu saja tidak mudah menjawab pertanyaan tentang masa depan politik Islam, tegasnya, parpol Islam, khususnya dalam konteks Pemilu 2009. Tetapi, dari berbagai realitas dan kecenderungan parpol Islam selama ini, kita agaknya dapat melihat ke arah mana parpol-parpol Islam bergerak yang bisa memengaruhi penampilan dan kinerja mereka dalam Pemilu 2009 nanti.

Tampaknya parpol yang berdasarkan Islam atau menjadikan umat Islam sebagai basisnya, sejauh ini tetap tidak memperlihatkan tanda-tanda kian menguat dan terkonsolidasi, sehingga dapat menampilkan kinerja lebih baik dalam pergumulan politik, khususnya Pemilu 2009. Parpol-parpol ini masih tetap bergumul dengan berbagai masalah internal, yang membuat hampir tidak mungkin bagi mereka berkembang menjadi parpol modern, kuat, dan mampu menarik massa.

Alasannya sederhana saja. Kebanyakan parpol Islam dan berbasiskan massa Muslim terus mengalami konflik dan perpecahan internal. Contoh paling jelas adalah PKB, yang meski berdasarkan Pancasila, berbasiskan massa NU. Mufaraqah sejumlah politisi dan kiai khos dari PKB yang berlanjut dengan terbentuknya PKNU tampaknya membuat warga Nahdliyin terus terbelah. Bukan tidak mungkin, PKNU berhasil menyedot konstituen PKB secara signifikan.

Konstituen Muhammadiyah juga kian terbelah, khususnya dengan peluncuran PMB di kota kelahiran Muhammadiyah, Yogyakarta, pada pertengahan Desember silam. Kemunculan PMB merupakan salah satu episode puncak dari kekecewaan kalangan Muhammadiyah terhadap PAN, yang gagal memuaskan aspirasi politik sebagian warga Muhammadiyah. Menjadi tanda tanya besar apakah PMB dapat berhasil, sementara PAN masih berada dalam transisi yang sulit dalam masa pasca-Amien Rais.

Lalu ada PPP dan PKS, yang kelihatannya relatif stabil. Keduanya tentu saja berusaha memperluas konstituennya, meski belum terlihat tanda-tanda meyakinkan. Dengan karakter konstituen masing-masing yang relatif sudah mapan, agaknya sulit bagi mereka memperluas massa secara signifikan.

Di luar itu, terdapat parpol Islam yang dalam Pemilu 2004 gagal mencapai electoral threshold tiga persen. Parpol ini, PBB, misalnya, hanya membalikkan kepanjangan namanya dari Partai Bulan Bintang menjadi Partai Bintang Bulan agar dapat terdaftar di Depkumham dan akhirnya bisa ikut Pemilu 2009 bersama sangat banyak parpol lama dan baru.

Mengamati perkembangan dan tendensi yang ada, jelas parpol Islam dan berbasiskan massa Muslim masih sangat fragmented. Dan ini seolah sudah menjadi pola sejarah dalam politik Indonesia sejak Pemilu 1955. Parpol-parpol Islam tampaknya hanya bisa bersatu melalui pemaksaan fusi yang dilakukan rezim Soeharto yang melahirkan PPP sebagai satu-satunya partai berbasiskan Islam sepanjang masa Orde Baru yang bertarung dengan dua partai lainnya, Golkar dan PDI.

Tetapi, pola itu kembali muncul dalam masa pasca-Soeharto, yang menyaksikan demikian banyak parpol Islam yang ikut dalam Pemilu 1999 dan 2004. Tetapi, dalam dua Pemilu tersebut, parpol-parpol Islam gagal mendapatkan suara secara signifikan, yang memungkinkan mereka untuk memainkan peran lebih besar dalam pergumulan politik Indonesia. Dengan fragmentasi yang terus berlangsung sekarang ini, sulit diharapkan mereka dapat mencapai peningkatan suara dalam Pemilu 2009 nanti.

Jika parpol-parpol Islam ingin memainkan peran lebih berarti, tidak ada alternatif lain kecuali mencoba melakukan fusi dan merger. Hal ini dapat dilakukan di antara kelompok parpol-parpol yang memiliki kecenderungan ideologi dan pemahaman keagamaan yang sama; katakan dengan meminjam tipologi klasik, 'tradisionalis' dan 'modernis'.

Proliferasi parpol-parpol Islam atau berbasiskan massa Muslim bukan hanya tidak menguntungkan umat Islam, tetapi juga bangsa dan negara. Ini juga berlaku bagi parpol-parpol lain, baik yang berdasarkan agama lain maupun berasaskan Pancasila. Jika kita dapat mengurangi jumlah parpol menjadi lebih masuk akal --katakanlah lima sampai tujuh parpol saja-- maka itu dapat membuat dinamika politik lebih sehat dan kondusif untuk memperbaiki kesejahteraan rakyat, bukan hanya kemelimpahruahan (affluency) para politisi. (Azyumardi Azra, Pengamat Politik).

Islam dan Kemiskinan

29 November 2008

Catatan Abdullah Wong Dzolim, Pengamat Sosial

Ramadhan tahun ini, kita dikagetkan dengan berita pembagian zakat di Pasuruan, Jawa Timur, yang berujung pada kematian. Peristiwa pembagian ‘rizki’ kala itu justru berubah menjadi drama kemanusiaan.

Kini, menjemput kematian dalam agama tak harus ditempuh melalui syahid di medan laga, tapi juga ditempuh melalui kesyahidan (baca: kesaksian) akan kemiskinan. Fenomena ini--dan masih terlalu banyak fenomena lain--selalu berhenti sebagai bahan pelajaran untuk semua. Padahal terlalu banyak pelajaran yang telah kita peroleh, namun tak satupun yang membuat kita mengerti dan tersadar.

Bila bicara kemiskinan tentu saja tak bisa dikelompokkan dalam satu paket pembicaraan saja. Karena setiap sesuatu saling memiliki relasi satu sama lain, interkoneksitas, maka pada kemiskinan pun tak melulu urusan ekonomi. Kemiskinan merupakan soal sosial, politik, kultural, religiusitas, dll.

Maka diperlukan suatu analisa komprehensif, holistik dan integral dalam melihat isu kemiskinan. Dalam rumusan lain, konsep filantropi Islam, seperti zakat, infak, dan sedekah serta wakaf mestinya dicari impilkasinya pada tataran yang berada di luar ekonomi.

Filantropi Islam bukan hanya sekadar urusan pahala melulu yang lepas dari konteks sosial, politik, kultural, dan lain-lain. Upaya filantropi Islam, dengan demikian, mengandaikan perubahan secara fundamental pada tataran teologisnya.

Selama ini, teologi selalu berada dalam dimensi transenden yang mengabaikan dimensi humanis dan empiris. Dalam ungkapan lain, teologi selalu dikaji hanya pada wacana Tuhan melulu; seperti sifat-Nya, wujud-Nya, dzat-Nya, dll. Untuk menggagas filantropi Islam partisipatoris, teologi Islam harus merubah cara penghayatannya,bahkan teologi Islam semestinya menjadi elan vital dalam transformasi sosial sebagaimana yang dulu dipraktikkan Rasulullah.

Di masa Rasulullah, filantropi Islam semacam zakat, infak, wakaf, dan sedekah merupakan upaya solutif terhadap fenomena sosial lokal ketika itu.

Jika sedekah, zakat, dan infak—selanjutnya cukup disebut dengan sedekah—bertujuan sebagai suatu hal yang transformatif dalam konteks sosial, maka ia tidak boleh bersifat atomistik, melainkan integral dan holistik.

Sedekah harus dapat membaca pelbagai dimensi yang ditemukan dalam kehidupan. Dimaksud atomistik ialah jangan sampai penyedekah menganggap bahwa kesulitan, katakanlah kemiskinan, merupakan problematika orang miskin saja, melainkan persoalan bersama —untuk tidak mengatakan bahwa pada titik tertentu kita secara tidak langsung terlibat di dalamnya.

Jangan sampai sedekah hanya dijadikan sebagai upaya lepas dari tanggung jawab sosial belaka. Sedekah bukanlah fenomena yang muncul atas perbedaan stratifikasi sosial atau hierarkis. Logika yang selama ini ada adalah kita, sebagai penyedekah, dan mereka orang miskin, sebagai penerima sedekah. Sudah saatnya sedekah harus melampaui kategoris tersebut. Hal inilah yang menjadi karakter dari karitas (charity).

Sedekah harus melampai ilusi karitas agar dapat mencapai tujuannya. Yang paling utama agar sedekah dapat mencapai tujuannya—yakni transformasi sosial—ia harus mampu menjadi kritik sosial.

Dengan demikian, sedekah tidak hanya sekadar sebagai sikap atau perilaku sosial yang didorong atas dampak-dampak sosial, melainkan sedekah digalakkan atas akar problematika sosial itu sendiri. Itu juga mengapa sedekah tidak hanya bersifat konsumtif, melainkan juga bersifat produktif.

Ketika kita mengeluarkan sedekah, kita tidak hanya mengetahui bahwa ada orang yang sedang membutuhkan saja. Tapi pertanyaan seterusnya adalah, dengan sedekah kita turut mempertanyakan mengapa ada orang yang kesulitan di tengah kehidupan kita. Inilah sedekah sebagai kritik.

Menanti Hikmah Pilkada

07 November 2008

Oleh : Eko Mahendra*
…Berilah aku satu kata puisi
Daripada seribu rumus-rumus yang penuh janji
Yang menyebabkan aku terlontar kini jauh dari bumi yang kukasih.
Angkasa ini bisu. Angkasa ini sepi.
Tetapi aku telah sampai pada tepi.
Darimana aku tak mungkin lagi kembali…
(Kekuasaan dan Kesusasteraan: Gunawan Mohammad)

Pagelaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Kabupaten Tegal baru saja usai. Gegap gempita masyarakat di hari-hari kampanye tertunai sudah. Dan kini kita semua dapat menyaksikan hasilnya; Pasangan Agus-Hery terpilih untuk memimpin masyarakat Slawi untuk lima tahun mendatang. Tentu saja, persoalannya bukan pada siapa akhirnya yang menang. Karena dalam Pilkada—sebagai pesta demokrasi—sesungguhnya bukan pada soal siapa yang kalah dan siapa yang menang. Tapi bagaimana keberlangsungan tatanan kepemimpinan di Kabupaten Tegal harus tetap diwujudkan. Dalam wacana politik, betapapun kerasnya pertarungan, masih ada kerinduan akan keteraturan dan kedamaian. Kedua hal ini mengingatkan landasan hidup bersama: tindakan butuh legitimasi, perlu persetujuan masyarakat, yang mengandaikan pembenaran normatif pada moral, agama, dan mungkin tradisi. Sementara pada fenomena Agus Riyanto terpilih lagi sebagai pentolan Slawi, setidaknya menyiratkan bahwa realitas masyarakat Slawi masih memiliki tumpuan harapan, yang mungkin belum—sempat—terwujudkan pada periode sebelumnya.

Dalam tinjauan Filsafat Politik, Dr. Haryatmoko, dalam buku Etika Politik dan Kekuasaan, menyebutkan bahwa kecenderungan orang-orang saat ini yang terjun dalam dunia politik memiliki mental animal laborans; satu sikap di mana orientasi kebutuhan hidup dan obsesi akan siklus produksi-konsumsi sangat dominan. Ujungnya menjadikan politik sebagai tempat mata pencaharian utama. Sindrom yang menyertainya adalah korupsi dan egosentrisme. Para penguasa cenderung mengabaikan kehadiran yang lain karena mengonsentrasikan diri pada eksistensi diri, juga pada kebutuhan pribadi. Memang sosok penguasa terkadang menyadari hidup dalam kehadiran yang lain, tetapi belum mampu menjadi diri pluralitas yang sesungguhnya dimiliki oleh semua pihak. Tentu saja harapan semua warga Kabupaten Tegal tidak demikian kepada pemimpin yang baru saja terpilih ini. Untuk itu semua pihak harus tetap kritis namun tetap objektif dalam melihat langkah-langkah yang ditempuh pasangan terpilih ke depan. Karena mereka dipilih sesungguhnya sebagai perwujudan dan representasi rakyat Slawi.

Bila asumsi yang kita pegang adalah bahwa siapa pun yang menang merupakan sosok representasi rakyat Slawi, maka hemat penulis, paling tidak ada tiga implikasi penting yang dapat kita cermati. Pertama, realitas ini sudah sepatutnya disikapi dengan rendah hati oleh pasangan terpilih. Bukan tradisi Wong Tegal bila apa yang telah kita harapkan kesampaian lalu membuat kita lupa diri, euforia, bahkan melahirkan arogansi dan bangga diri. Justru inilah kesempatan kedua yang telah diberikan Allah kepada pihak terpilih, bahwa melalui aspirasi rakyat, pasangan terpilih diharapkan mampu memenuhi apa yang dikehendaki rakyat Slawi. Maka kalau pun diselenggarakan tasyakuran, tidak dengan cara dan gaya yang justru tidak mencerminkan nilai rasa syukur kepada Allah. Bahkan bila perlu yang harus dilakukan adalah kontemplasi dan permenungan yang jernih untuk menentukan langkah-langkah taktis strategis bagi masyarakat Kabupaten Tegal.

Kedua, kenyatan ini juga diharapkan memberikan kesadaran kepada semua pihak. Pilkada telah usai, maka rivalitas dan persaingan pun telah usai dengan sendirinya. Kini bagi semua pihak, dari kalangan manapun sudah sepatutnya saling membahu dan menatap ke depan ke arah Kabupaten Tegal yang lebih baik. Perlu ditegaskan di sini, Kabupaten Tegal bukan milik pemenang Pilkada semata!, tapi milik segenap rakyat Kabupaten Tegal. Pada tahap ini ada hal menarik menurut penulis untuk dijadikan bahan refleksi bersama. Bagi pihak-pihak (baca: pasangan) yang sebelumnya bersaing memperebutkan kursi Bupati lalu, alangkah indahnya bila bertemu bersama untuk bertukar pikiran (sharing), bahkan dalam tahap lebih jauh, saling menguji dan melengkapi visi dan misi yang sempat diusung. Ini penting, karena dimungkinkan sebagian masyarakat Slawi yang memberikan pilihan kepada calon tertentu, karena memang memiliki harapan setelah melihat visi dan misi mereka. Inilah yang mesti diakomodasi oleh pasangan terpilih.

Pada konteks ini, diharapkan pemimpin kita memiliki keterbukaan untuk kemudian secara sinergis melakukan pembenahan lebih lanjut dari apa yang sudah dilakukan pada periode sebelumnya yang memang sudah baik. Dalam hal ini, terdapat banyak Pekerjaan Rumah (PR) yang mesti dilihat cukup serius. Sebut saja IPM (Indeks Pengembangan Manusia) Kabupaten Tegal yang masih cukup memprihatinkan. Dalam sebuah survey tahun 2008, disebutkan IPM kita berada di nomor urut 27 dari 35 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. Sementara kita tahu bahwa IPM merupakan satu di antara parameter kemajuan suatu daerah, karena indikatornya berdasarkan pada aspek-aspek prioritas seperti pendidikan, kesehatan, dan kemiskinan.

PR lain yang tak kalah prioritas adalah kesejahteraan para guru. Utamanya para guru swasta, para guru di madrasah-madrasah, para guru Taman Kanak-Kanak (TK)/Taman Pendidikan Al-Qur’an (TPQ), hingga Alokasi Dana Desa (ADD) untuk diperhatikan dan ditingkatkan. Karena di pedesaanlah justru perkembangan sektor riil berlangsung secara dinamis. Kemudian yang tidak kalah penting dari semua itu adalah pengelolaan yang dibarengi pemantauan kredit untuk UKM, industri rumah tangga, pedagang, nelayan, dan petani. Dalam bidang pariwisata juga penting untuk kembali mendapat perhatian, di dalamnya menyangkut tata kota dan pembenahan keindahan kota berikut segala fasilitas utamanya di bidang teknologi informasi yang saat ini cukup menjadi brand di sejumlah daerah.

Ketiga, Meski semua hal yang disebut di atas mungkin sudah terangkum dalam visi dan misi pasangan terpilih, namun tidak ada salahnya bila masyarakat juga memperoleh informasi yang akuntable tentang apa saja yang sudah dan atau belum dikerjakan oleh pemimpinnya. Hal ini menginspirasikan kita untuk segera menggagas lahirnya Peraturan Daerah tentang Transparansi Publik, sebagaimana juga telah diberlakukan di sejumlah daerah di Indonesia. Melalui Pilkada yang sudah dilangsungkan ini juga mari bersama-sama kita pasang mata dan telinga, bahwa kita semua memang tengah melakukan suatu harapan dan langkah besar. Kita juga jangan melupakan untuk selalu melihat nilai positif dari semua peristiwa di sekitar kita. Penulis yakin penuh, bahwa pesta demokrasi di Slawi kemarin memiliki hikmah tersembunyi (blessing in disguise) yang hanya diketahui Allah semata. Mari, kita tunggu bersama, misteri hikmah apa yang tengah dijanjikan Allah kepada masyarakat Slawi dengan tetap berbaik sangka kepada-Nya (husnudzon billah). Semoga. *** (Wacana Radar Tegal, 2 November 2008)
* Penulis adalah kader PPP Kabupaten Tegal.

Poci dan Peci

29 Agustus 2008


Oleh : Eko Mahendra*

Poci. Siapa yang tidak kenal dengan satu benda antik ini. Terlebih bagi wong Tegal yang begitu akrab dengan poci. Ya, poci kuwe wis lumrah ana neng warung-warung neng wilayah Tegal. Bahkan untuk sebagian kalangan, ada yang memiliki tempat minum teh yang terbuat dari tanah ini di rumah mereka. “Wedange gula batu, jajane alu-alu, nganti lali karo mantu”, demikian kira-kira satu ungkapan sederhana untuk menggambarkan betapa nikmatnya minum teh dalam suasana santai sambil slonjor atawa lemprakan.

Malam Jum’at lalu, penulis berkesempatan “nongkrong” di sebuah warung. Letaknya tak jauh dari kota Banjaran, Tegal. Angin semilir berhembus pelan namun cukup menggigit. Bahkan meski tebal, jaket obralan yang aku beli di pasar Senggol itu masih bisa ditembus angin dingin malam itu. Beberapa orang yang tengah duduk di sana, juga turut merasakan angin “ketiga”; sebutan untuk musim kemarau bagi warga Tegal.

Malam itu, sesuatu selain apa yang tersaji di meja warung agaknya menjadi tidak penting; bahkan mungkin diabaikan. Ya, di meja itu hanya tersaji keripik emping, kerupuk kulit, gorengan tempe mendoan, kerupuk rambak, dan kecap yang berteman dengan cabe. Lho..., kok ora penting? Ya, karena di sana tidak disertakan daftar nama-nama calon Bupati Tegal atawa Walikota Tegal, atau mungkin koran yang membicarakan deal-deal baru tentang siapa yang akan bertarung memperebutkan kursi “Raja Tegal” nanti.

Semerbak asap sate mulai berjejal masuk ke dalam warung. Sepertinya sate pesananku tengah digarap. Sambil menunggu sajian sate kambing, aku menikmati secangkir teh bersama si poci yang bentuk dan teksturnya aku perhatikan dengan seksama. Di tengah keasyikan menikmati imajinasiku pada poci itu, aku dikagetkan oleh tegur sapa pemilik warung, Mbah Tarmo.

“Sekarang sudah jarang orang yang mau tahu, apa itu poci.” Lelaki paruh baya yang puluhan tahun berjualan sate ini seperti mengerti apa yang sedang aku gelisahkan. Maka tanpa pikir panjang lagi aku pun memburu dengan tanya.

“Memang ada apa dengan poci ini, Mbah?” Sambil membersihkan gelas dengan lap kotak-kotak yang sudah agak kumal itu, Si Mbah kembali angkat bicara, “Ya…lihat saja bentuknya. Dibuat dari tanah liat, bentuk sangat sederhana, tapi unik.”

“Lalu apa istimewannya poci dibuat dari tanah liat, Mbah?” “Poci itu sudah melewati masa pembakaran. Warnanya yang merah kecoklatan, mengingatkan pada warna umur kita. Tanah liat itu nurut. Karena unsur airnya banyak. Orang kalau banyak airnya pasti gampangan lan ora kaku, ora atos.”

Sambil nyruput teh poci gula batu dan terus menyimak pembicaraannya, Mbah Tarmo kembali meneruskan penjelasannya. “Tapi, supaya tanah dapat bertahan lama dalam bentuk yang diinginkan, dia harus dibakar, sepeti bata, genting, juga gentong. Setelah dibakar, tanah liat itu menjadi kuat.” Aku cukup kaget dengan penjelasan pemilik warung itu. Rasa penasaran menyerbu pikiranku. Tapi belum lagi aku mengajukan pertanyaan, 20 tusuk sate kambing tersaji di hadapanku.

“Monggo, Mas”, ujar si pelayan sopan. Setelah beberapa tusuk sate disantap dengan paduan bumbu kecap, aku kembali berucap. “Mbah, kenapa poci menggunakan tanah, ya?” “Mungkin dulu bahan yang paling mudah itu tanah. Tapi orang tidak tahu kalau tanah sebenarnya dapat menyerap racun.”

Untuk jawaban yang ini aku tidak begitu tersentuh, karena seperti mengada-ada, i..loken? Tapi entahlah, mungkin saja benar siapa yang bisa menduga. Toh belum ada riset atau penelitian tentang kegunaan poci. Aku kembali menyantap. Tapi tiba-tiba dengan raut yang cukup serius, pemilik warung agak mendekat dan kembali berceloteh.
“Cobalah renungkan lebih jauh lagi poci itu. Gagangnya kecil mungil seperti mengingatkan agar kita harus memegang poci dengan hati-hati. Karena bila tidak hati-hati bisa patah. Memegang poci dengan hati-hati maksudnya, ya dengan hati. Bukan dengan nafsu. Ini seperti gambaran rakyat. Rakyat kan ibarat tanah liat yang bisa dibentuk dan diatur apa saja oleh rajanya. Tapi poci yang terbuat dari tanah ini juga punya keterbatasan.

Wah, kelihatannya obrolan ini sudah mulai jauh meninggalkan warung sate. Ini jauh lebih penting dari loby-loby politik yang akhir-akhir ini sedang memanas di Slawi maupun Kota Tegal.

“Begini ya, Mas. Sebentar lagi kan, wong Tegal akan bersama-sama menggelar hajatan bersama; Pilkada. Berbagai harapan dari rakyat tentu beragam. Tapi prinsipnya sama, memilih sosok pemimpin yang akan mengembalikan harkat dan martabat warga Tegal ke depan. Poci itu dari tanah. Kita tidak tahu tanahnya dari mana. Mungkin tanah yang selama ini sering kita injak-injak. Tapi karena sudah dibakar, sekarang poci itu ada di atas meja. Dia sudah mulia!

“Luar biasa, Mbah kok bisa sampai berpikir begitu”, aku berusaha memuji dengan segenap hati yang tulus.

“Alah begitu saja, kok. Apa sih hebatnya.” Si Mbah agak malu. Tapi belum aku menghela nafas karena rasa pedas dari sambel cabe, dia kembali bersuara.

“Saya sebagai wong cilik, sebagai warga Tegal yang bekerja menjual seperti ini punya harapan sederhana.”
Saya sejenak berhenti. Terkesiap dan memandang serius wajahnya. “Memang apa harapan, Mbah?”

“Sebagai rakyat Kabupaten Tegal, Mbah bermimpi, bupati Tegal nanti itu yang tau persis makanannya orang Tegal. Jangan mentang-mentang sudah jadi bupati, terus duitnya banyak, tapi tidak ingat dengan makanan khas Tegal. Bupati kita harus tahu nasi Lengko. Harus tahu kalau nasi Lengko itu menggunakan tahu Tegal, tauge, kol dengan bumbu sambal kacang ditabur kecap. Bupati kita juga harus tahu kacang asin atawa kacang klitik. Harus tahu juga Latopia, Tahu Siwil (remeh), nasi Ponggol, sambal goreng tempe, ikan asin, tempe mendoan, kerupuk, kupat Glabed, Sate Bukur atawa Sate Sadel. Terus jangan lupa juga dengan Serabi Miring, Kontol Pesok, Kocen, Martabak, kacang bogares, pilus, mirong, dan terutama teh poci!”

Aku jadi bingung kenapa si Mbah begitu antusias menyebutkan nama-nama makanan khas Tegal. Seperti iklan wisata kuliner saja. “Memang kenapa, Mbah? Kenapa syarat bupati Tegal itu harus tahu makanan khas Tegal?”

“Lho, iya dong. Malah, bupati kita harus bisa membuatnya sendiri dan mengerti benar bahan-bahan makanan itu dari apa. Supaya bisa tahu, apa sebenarnya kebutuhan rakyatnya. Orang Tegal itu harus lapang, jembar seperti tegalan. Tegalan itu bersifat terbuka dan menerima semua pihak. Tapi orang Tegal juga harus tegel! Tegel untuk menindak yang salah, tegel untuk menindak maling-maling; tidak peduli dia itu siapa. Itu namanya tegel. Tapi orang Tegal itu harus ora tegel (tidak tega) kalau melihat rakyatnya menderita dan kekurangan. Kalau tidak begitu, jangan kaget bila nanti kita semua jadi tugel (terpotong). Tugel generasi, tugel kesejahteraan, bahkan tugel gulune (mati).”

Aku baru sadar. Mungkin yang dimaksud bupati ke depan haruslah peka dengan kondisi rakyatnya. Betapa rakyat mendambakan sosok pemimpin yang bukan hanya pinter ilmunya, tapi juga peka pada sesama.

“Dan kalau perlu, bupati nanti harus bisa ngimami tahlil, bisa manakiban, bisa main Balo-Balo, bisa marhabanan, mahir main Sodor, Petak Umpet, Cing-Cing Mong, Koboy, Balapan Sendok, Rog Rog Asem, Hong Hongan, pokoknya semua dolanan warga Tegal. Kalau ada calon bupati yang seperti itu, pasti saya pilih! Jangan cuma bisa main komputer, sama handphone! Itu sih, cucu saya juga bisa.”

“Kenapa saya bilang harus bisa marhabanan, bupati Tegal itu selain tahu poci juga harus pakai peci. Dia harus mengerti kalau kita hanya makhluk ciptaan-Nya yang harus sujud kepada-Nya.

Sepertinya persyaratan calon bupati Tegal yang ditawarkan pemilik warung semakin komplit. Bukan hanya poci yang harus dipahami, tapi dia juga memiliki kesadaran terhadap peci yang dikenakannya. Peci bukan hanya sekedar alat penutup kepala yang bisa digunakan ketika marhabanan, atau sembahyang, tapi peci merupakan simbol akan amanah yang diberikan Allah kepada kita.

Angin malam nan dingin seakan tak terasa lagi. Mataku melek dan hatiku trenyuh dengan khutbah singkat dari guru baruku, si tukang sate. Seandainya saja ungkapan tukang sate ini didengar mereka yang pinter, mungkin sudah jadi buku tentang falsafah Tegal. Lagi-lagi, sebelum aku berpamitan, dia memintaku untuk sejenak mendengarkan satu kisah darinya.

Suatu hari, seorang bijak ditemani anaknya berjalan-jalan ke suatu tempat. Sampailah mereka di sebuah perkebunan dengan pohon-pohon yang indah, bunga-bunga yang harum, dan buah-buah yang ranum. Ada sebuah pohon kecil di pinggir jalan yang condong karena ditiup angin. Ujungnya hampir menyentuh tanah. Bapak yang bijak itu berkata kepada anaknya,

"Anakku, lihatlah pohon yang miring itu. Kembalikan ia kepada keadaan semula."

Anaknya pun bangkit menuju pohon itu. Dengan mudah dia berhasil meluruskannya. Lalu keduanya berjalan lagi. Sekarang, keduanya sampai di sebuah pohon besar, batang-batangnya banyak yang bengkok. Bapak itu berkata kepada anaknya,"Anakku, lihatlah pohon ini. Betapa ia sangat memerlukan orang yang mau berbuat baik kepadanya untuk meluruskannya. Menghilangkan aib yang menodainya, dan menaikkan harganya di depan orang-orang yang memandangnya. Kesanalah, lakukanlah apa yang kamu lakukan pada pohon sebelumnya."

Anaknya tersenyum terheran-heran. Dia menjawab, "Ayah... aku bukan tidak mau berbuat baik. Hanya saja pohon itu tidak mungkin diluruskan, karena usianya yang sudah tua. Itu mungkin bisa dilakukan saat ia masih muda. Kalau sekarang, mana mungkin?"

Bapak bijak itu mengagumi anaknya. Dia bahagia melihat anaknya yang cerdas dan bisa menjawab dengan tepat. Dia berkata, "Kamu benar, anakku. Siapa yang tumbuh di atas sesuatu, maka ia menjadi tabiatnya. Beradablah sejak kecil, niscaya adab itu selalu menemanimu sampai kamu dewasa."

Kemudian keduanya pulang dan bapak bijak itu melantunkan syair, "Budi pelajaran pekerti itu berguna bagi bocah di masa kecilnya. Tapi bila datang masa dimana kepala telah beruban, ia tidaklah berguna. Sesungguhnya jika kamu meluruskan ranting, maka ia bisa lurus. Sementara kayu, tidaklah mungkin kamu bisa meluruskannya. "

“Mbah, matur suwun. Terima kasih satenya, terima kasih juga poci dan pecinya. Saya pamit, wassalam.”***) (Wacana Radar Tegal, 3 Agustus 2008)

*Penulis adalah kader PPP Kabupaten Tegal

Menyoal Golput di Pilkada

24 Juni 2008

Oleh : Eko Mahendra*

HANTU GOLPUT kembali gentayangan. Kali ini hantu Golput—akronim dari golongan putih itu—seringkali membayangi Pilkada di daerah-daerah. Di Kabupaten Tegal sendiri, meskipun jarang muncul issue demikian, tapi wacana Golput harus mendapat perhatian serius. Jika dihitung rata-rata, tingkat golput selama pelaksanaan Pilkada sampai saat ini mencapai angka 27,9% (sumber; LSI 2007). Angka ini lebih tinggi dibandingkan dengan golput pada Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden 2004 tahun lalu. Meskipun tingginya angka Golput menjadi wacana umum dalam Pilkada di banyak wilayah—dan diprediksikan fenomena Golput ini juga akan menemui klimaksnya pada Pemilu 2009—hingga saat ini belum ada penjelasan yang komprehensif tentang latar penyebab seorang pemilih memilih Golput.

Istilah “Golput” memang sudah cukup akrab dalam dunia politik. Golongan putih dalam istilah asing dikenal dengan sebutan abstain, yang dalam Oxford English Dictionary, dartikan dengan: not using vote at an election (tidak menggunakan hak pilih dalam suatu pemilihan). Di Indonesia, istilah ini disinyalir muncul pertama kali pada 1970-an. Ketika itu Golput mulai disuarakan oleh sejumlah aktivis muda, di antaranya Arief Budiman. Golput sendiri diyakini bagian dari gerakan moral sebagai bentuk protes terhadap UU Pemilu No.15/1969 yang dinilai mengerdilkan partai politik. Ketentuan UU tersebut untuk memangkas munculnya partai politik baru dinilai berlawanan arah dengan semangat demokrasi. Ketentuan tersebut juga memaksa pemilih agar memilih Partai Golkar. Pemilu hanyalah rekayasa untuk mengukuhkan kemenangan Partai Golkar. Bentuk perlawanan terhadap UU tersebut tidak dilakukan dengan demonstrasi menentang pemerintah, tetapi dilakukan dengan golput.

Saat itu para aktivis menyerukan kepada pemilih agar melawan secara “aman” dengan jalan tidak ikut dalam pemilihan. Golput adalah upaya yang dilakukan oleh rakyat untuk melawan kesewenangan pemerintah Orde Baru. Rakyat tidak mempunyai kekuatan untuk berhadapan langsung dengan pemerintah yang kala itu didukung militer. Rakyat hanya mampu melawan secara “diam-diam”. Caranya, mulai dari tidak datang di hari pemilihan, mencoblos di bagian putih kertas suara, menusuk semua tanda gambar partai politik, atau mencoblos di manapun di kertas suara yang menyebabkan kertas suara menjadi rusak. Setiap kali menjelang pemilihan umum, pembicaraan mengenai golput selalu muncul. Dari latar sejarah tersebut, terlihat Golput punya konotasi politik yang kuat. Pemilih yang tidak menggunakan hak suaranya selalu dilihat sebagai bentuk protes terhadap pemerintah atau sikap melawan terhadap pelaksanaan pemilihan umum.

Kini, zaman telah berubah, kran demokrasi dibuka seluas-luasnya. Rakyat diberi keleluasaan untuk berserikat dan berkumpul dengan kebebasan mendirikan partai politik. Rakyat diberi banyak pilihan untuk memilih sesuai hati nurani dan kehendaknya, termasuk diperbolehkannya calon independen ikut berkompetisi dalam pilkada. Era yang kemudian disebut masa euphoria politik ini melahirkan ratusan partai politik baru, tentu dengan beragam ciri dan ideologinya. Pertanyaannya kemudian, masih relevankah wacana Golput ditengah dinamika demokrasi yang semakin dinamis dan terbuka bagi banyaknya pilihan-pilihan politik rakyat?

Mengapa Golput?
Secara teoritis, ada dua penjelasan mengapa seseorang tidak ikut memilih dalam pemilihan. Penjelasan pertama adalah tentang perilaku politik pemilih. Penjelasan perilaku politik pemilih ini menurut J. Kristiadi dapat dilihat dari tiga perspektif. Pertama, perspektif sosiologis. Seseorang tidak ikut memilih dalam pemilihan disebabkan sebagai akibat dari kondisi sosiologis tertentu, seperti agama, pendidikan, pekerjaan, ras, dan sebagainya. Di Indonesia, kecenderungan yang terjadi adalah seseorang tidak memilih karena kesibukan pekerjaan, dan di sisi lain seseorang yang berpendidikan tinggi menganggap banyaknya pemilu hanya menghambur-hamburkan uang negara.

Kedua, perspektif psikologis. Dalam perspektif ini, voting ditentukan oleh tiga aspek, yaitu ketertarikan seseorang kepada partai politik tertentu, orientasi seseorang kepada calon presiden, gubernur, bupati/walikota atau calon anggota parlemen, serta orientasi seseorang terhadap issue-issue politik. Dan ketiga, perspektif ekonomis. Dalam perspektif ini yang menjadi penekanan adalah keuntungan apa yang didapat jika menggunakan hak pilihnya. Keuntungan disini tentu tidak terbatas keuntungan finansial sesaat, seperti fenomena terakhir ini. Tapi jauh dari itu adalah apakah pemilihan dapat menghasilkan perubahan yang lebih baik atau tidak.

Selain penjelasan tentang perilaku politik pemilih di atas, fenomena golput juga bisa dibaca dari struktur atau sistem suatu negara. Paling tidak ada tiga penjelasan yang umum dipakai oleh para pengamat. Pertama, sistem pendaftaran pemilih. Dalam hal ini, kemudahan dalam pendaftaran pemilih bisa mempengaruhi minat seseorang untuk terlibat dalam pemilihan. Sebaliknya, sistem pendaftaran yang rumit dan tidak teratur berpotensi mengurangi minat seseorang untuk memilih.

Kedua, sistem kepartaian dan pemilihan umum suatu negara. Sejumlah penelitian menunjukkan, negara yang menganut sistem multi partai relatif bisa memancing partisipasi pemilih yang lebih tinggi. Sementara itu, sistem proporsional dalam pemilihan umum lebih membuat partisipasi pemilih lebih tinggi dibandingkan dengan pemilihan sistem distrik. Keterwakilan proporsional pada umumnya dipercaya dapat meningkatkan kehadiran pemilih karena semua partai berpeluang meningkatkan keterwakilan mereka di parlemen. Dan ketiga, sifat pemilihan. Ada negara yang menganut paham bahwa pemilihan umum hanya sebatas hak warga negara. Oleh karenanya, setiap warga negara yang memenuhi syarat tidak diwajibkan untuk memilih dalam pemilihan. Artinya, golput juga diperbolehkan. Sementara lain, ada juga negara yang menganut paham pemilihan umum adalah kewajiban dari warga negara. Setiap warga negara yang memenuhi syarat diwajibkan ikut dalam pemilihan, jika tidak maka akan mendapatkan hukuman. Contoh negara yang mewajibkan warganya ikut pemilihan adalah Australia, Swiss, Peru, Argentina, dan Ciprus.

Mencermati kerangka teoritis diatas dan dihubungkan dengan kondisi politik Indonesia saat ini, penulis memandang perlu upaya bersama antara pemerintah, penyelenggara pemilihan (KPU) dan pelaku-pelaku politik untuk mencermati 3 (tiga) langkah penting demi menekan tingginya potensi angka golput. Pertama, KPU(D) harus melakukan prosedur administrasi yang tepat. Misalnya bagaimana KPU(D) harus bisa memastikan seseorang terdaftar dalam daftar pemilih, apa benar yang bersangkutan ditetapkan dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), kemudian apakah yang bersangkutan sudah menerima kartu undangan pada hari pemilihan.

Kedua, KPU(D) harus menetapkan jadwal hari pemilihan pada hari libur atau hari yang diliburkan. Ini sangat penting karena pemungutan suara yang dilakukan pada saat hari kerja sangat berpotensi melahirkan tingginya angka golput. Di samping itu, upaya pemerintah yang terus mensuport KPU(D) dalam tahapan sosialisasi, sangat membantu masyarakat dalam memahami pentingnya memilih pada hari pemungutan suara. Sosialisasi ini akan lebih efektif melalui TV, radio, surat kabar, spanduk, dan di perkumpulan-perkumpulan warga.

Ketiga, pelaku-pelaku politik yang berkepentingan dalam pemilihan adalah figur yang cakap, bersih, jujur, terpercaya, akuntabel, tauladan, aspiratif, dan memiliki komitmen yang kuat terhadap perbaikan segala bidang. Di banyak survey menyebutkan, sebagian pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya adalah karena alasan-alasan politis. Pemilih menganggap Pilpres, Pilkada, dan Pemilu Legislatif tak ada gunanya, tak banyak yang diharapkan, dan tak ada figur yang sesuai dengan pilihan calon pemilih. Merenungkan ini, semoga semuanya saja segera bergegas mempersiapkan Pemilu kedepan menuju Pemilu yang berkualitas.

Golput dalam Lintas Sejarah Islam
Dalam Tarikhul Khulafa; Imam as Suyuthi menyebutkan bahwa kaum Khawarij pengikut Ali bin Abi Thalib pernah memisahkan diri dan tidak mau bertahkim padanya, sekaligus tidak juga mengikuti kelompok Mu’awiyah. Mereka menyusun kelompok sendiri dengan tidak menentukan pilihan. Kemudian ketika terjadi pertikaian Ali bin Abi Thalib dengan Thalhah dan Zubeir yang mendapat dukungan Aisyah RA. Pada peristiwa ini juga muncul satu kelompok yang tidak ikut dalam pertempuran, kelompok ini dipimpin oleh Abdullah bin Umar.

Kedua sikap yang diambil sahabat-sahabat di atas merupakan tindakan tidak memilih satu di antara dua pilihan yang kemudian melahirkan “sikap baru” yang diyakini membawa arah lebih baik. Belakangan, sikap yang demikian itu dikenal sebagai wujud perlawanan atau protes. Dan sikap ini, dapat kita cermati sebagai langkah yang “terpaksa” di ambil di saat-saat ragu untuk memilih sebuah pilihan.

Dalam sejarah politik nasional, sikap tidak memilih sering dilakukan oleh partai-partai Islam. Simak saja bagaimana ketatnya pertarungan sewaktu pemilihan presiden pada tahun 2004, di mana kemudian beberapa partai Islam menggelar konprensi pers seputar sikap mereka untuk tidak memilih pada putaran kedua pilpres tersebut. Kita juga pernah melihat bagaimana sikap PPP walk out dalam sidang paripurna pada tahun 1984 dalam pengesahan azas Tunggal. Kemudian pada pemilu Juni 1992, ditenggarai bahwa sekitar 5 persen dari jumlah pemilih ketika itu tidak menggunakan hak pilihnya, dan kebanyakan dari mereka adalah pemuda. Keumuman tuntunan terhadap setiap fenomena politik yang dijalani umat Islam sepanjang masa merupakan kenyataan dan keharusan dalam ajaran agama.

Timbulnya sikap tidak memilih, abstain, golput, atau apa pun istilahnya dalam realitas politik termasuk fenomena Pilkada, merupakan hal yang wajar. Tapi problem selanjutnya adalah apakah sikap golput juga akan menjanjikan perubahan lebih baik? Inilah pertanyaan yang mesti dikaji.

Memilih pemimpin melalui Pilkada dalam perspektif Islam berhubungan erat dengan maqashidusyari’ah (oreintasi jalan) yang tidak boleh diabaikan. Model dan sistem pemilihan yang ada sekarang ini merupakan hajiyat sekaligus tahsiniyat. Dikatakan Hajiyat karena merupakan sudah menjadi keharusan yang tak bisa dianulir bagi kita untuk memilih pemimpin secara langsung. Kemudian dikatakan tahsiniyat, karena Pilkada dilakukan melalui peraturan yang sudah disusun secara konstitusional. Maka dalam situasi yang demikian mengambil sikap golput tentu akan merugikan diri kita sendiri. Dengan golput, kita tidak punya kesempatan untuk dapat memberikan kontribusi sikap politis. Dalam khasanah Islam, kita tidak punya kesempatan untuk melaksanakan amar ma’ruf nahi munkar secara sistemik dan terarah. Kini, setelah 22 Juni 2008 nanti kita memilih calon pemimpin Jawa Tengah, kita tunggu saja siapa calon pemimpin Kabupaten Tegal mendatang?*** (Wacana Nirmala Post, 23 Juni 2008)

*Penulis adalah kader PPP Kabupaten Tegal

Pilkada, Duit atau Do It?

21 Juni 2008


Oleh : Eko Mahendra*

“PILKADA sama dengan uang!”, demikian kira-kira ungkapan singkat yang saat ini tengah populer di tengah masyarakat kita. Ungkapan yang mencerminkan wajah kehidupan politik bangsa kita ini bukan tanpa beralasan. Di sejumlah daerah, Pilkada yang idealnya dijadikan sebagai parameter kemandirian daerah kerap kali dicoreng dengan berita money politic. Bahkan dalam skala yang lebih luas, politik uang seolah menjadi sesuatu yang lumrah dalam perilaku politik bangsa kita terutama di setiap hajatan Pilkada.

Adakah yang salah dari Pilkada? Apakah Pilkada menjadi satu penyebab timbulnya money poltic? Tentu saja tidak. Kalau agama misalnya, diharapkan mampu memberikan ketentraman semua pihak tapi realitasnya justru memberikan keresahan, tak lalu agama yang disalahkan, apalagi dibubarkan. Bisa jadi itu karena pribadi pelakunya yang tidak sepenuhnya menjalankan risalah agama dengan benar dan baik. Begitu pula dengan realitas Pilkada. Bukankah Pilkada diselenggarakan sebagai upaya awal membangun daerah sendiri dengan memilih pemimpin sesuai keinginan masyarakat secara langsung? Bukankah melalui Pilkada kita bisa menentukan sikap dan langkah daerah kita ke depan? Bila demikian arahnya, maka apa pun bisikan yang berhembus, atau apa pun jenis iming-iming yang diberikan tak ada arti sama sekali.

Dalam tradisi ‘Wong Tegal’ sering kita dengar istilah, “Apa bae tergantung kawitane. Yen kawitane apik, ya bakal apik pungkasane. Tapi yen kawitane ala, ya ora wurung bakal ala pungkasane.” Dengan semangat yang sama, kita juga masih ingat petitih orang tua kita yang mengatakan, “Apa nandure.” Dari semua ungkapan itu kita dapat mengambil simpul sederhana, semua hal tergantung awal niatan kita. Dalam hal ini, jangan sampai tujuan utama kita membangun daerah Jawa Tengah (Pilkada 22 Juni 2008), khususnya Kabupaten Tegal dan Kota Tegal (sama-sama Pilkada 26 Oktober 2008) lantas sirna begitu saja hanya karena kebutuhan sesaat.

Bila negara diibaratkan sebuah mesin—mengutip Yasraf Amir Piliang—, maka agenda reformasi adalah tuntutan perubahan pada struktur normatif; perubahan undang-undang, peraturan, dan kebijakan publik. Akan tetapi, mesin yang telah berubah struktur tersebut tentu tidak akan berfungsi bila tidak ada agen sosial (social agent) yang menggerakan dan mengendalikannya. Artinya, perubahan struktur harus diikuti dengan perubahan pada subyek manusia yang mengendalikan mesin perubahan tersebut.

Masih menurut Yasraf Amir Piliang, apa yang perlu diubah pada manusia sebagai agen perubahan adalah kekuatan pendorong di dalam dirinya, yaitu dorongan hasrat (desire), khususnya hasrat kolektif (collective desire), yang bahan bakarnya adalah energi libido kolektif (collective libido), dan yang produknya adalah ‘mentalitas kolektif bangsa’. Mesin hasrat kolektif yang selama ini bergejolak tak terkendali, sehingga menciptakan berjuta kerakusan, ketidakpedulian, kekerasan, harus dikendalikan.

Jacques Lacan dalam Lacan: Discourse and Social Change (1993) mengemukakan bahwa hasrat (desire) merupakan sebuah energi utama pengubah sosial, sebuah energi utama penggerak kebudayaan. Hasratlah yang membuat sebuah kebudayaan tidak pernah diam, yang membuat setiap orang merasa tidak puas dengan apa yang telah dimiliki, yang mendorong orang untuk menemukan hal-hal baru. Dalam pandangan ini mestinya kita selalu punya harapan. Dengan harapan lah kita bisa akan terus hidup dan menghidupi kita dan lingkungan kita.

Dalam terminologi Islam dikenal sitilah ‘azam. ‘Azam memiliki makna yang begitu dekat dengan desire (harapan). Yang menarik, dalam Alqur’an disebutkan bahwa bila kita memiliki satu harapan, maka kita harus bertawakal (memasrahkan segalanya) kepada Allah SWT. Dari ayat singkat ini jelas kiranya bahwa untuk sebuah harapan kita tidak bisa menyandarkan sepenuhnya kepada uang, partai, apalagi calon-calon yang juga memiliki kekurangan seperti kita. Artinya, kalau kita mengaku sebagai manusia yang beriman, konsep menyandarkan sepenuhnya kepada selain Allah seperti materi dan sebagainya akan berdampak pada masalah keimanan kita. Dalam hal ini, warga Tegal yang dikenal religius ini mestinya bisa bercermin; kalau memang Tegal ingin dibawa untuk menjadi daerah yang penuh berkah dan diridhai Allah SWT, maka inilah momentumnya. Pada kaitan ini Rasulullah SAW berulang kali mengingatkan para sahabatnya agar tidak menjadikan uang sebagai alat untuk menilai kemuliaan orang. Standar nilai untuk itu hanyalah amal salih. Beliau bersabda: “Tersungkurlah hamba-hamba dinar, dirham, sandang dan pakaian. Bila ia diberi, ia suka. Bila tidak diberi, ia berduka.” (Shahih Bukhari). Celakalah orang yang menggantungkan kebahagiaannya pada uang. Uang tidak boleh menentukan nilai manusia. Manusialah yang harus menentukan nilai uang. Celakalah orang yang diperbudak uang, dan berbahagialah orang yang mampu memperbudak uang. Dalam pemahaman lebih jauh, meskipun iblis datang menghampiri, kita tetap tegar dan lempang menuju kejujuran.

Luka Lama
Dalam wacana ilmu politik, apa yang terjadi akhir-akhir ini selalu dikaitkan dengan kebijakan politik di masa lalu (baca: orde baru). Orde yang selalu menjadi kambing hitam itu selalu dianggap menyisakan residu negatif berupa praktik-praktik birokrasi yang otoritarianisme dan tertutup. Sementara saat ini, ketika hijab (tirai) demokrasi dibuka lebar-lebar semuanya menjadi jelas sekaligus kabur. Dikatakan jelas karena konsep-konsep tata negara demikian gamblang dan dibeberkan kepada publik. Sementara dikatakan kabur karena justru kita larut dalam kegagapan memaknai kebebasan. Upaya segala cara justru seringkali dilakukan. Pada wilayah ini, sudah tidak sepatutnya kita mengorek borok Orde Baru. Meskipun Orde Baru pernah menorehkan tinta hitam, tapi terus meratap dan berkeluh kesah tanpa sikap optimis yang progresif adalah satu tindakan naif. Toh, banyak hal positif yang bisa kita teladani hingga saat ini.

Misalnya bagaimana parta-partai marginal (baca: selain Golkar) di Orde Baru ketika itu mampu dengan mandiri mengerahkan masa dan mengupayakan simpatisme kolektif. Simpatisan PPP saat itu misalnya, sudah terbiasa dengan inisiatif membuat kaos, bendera dengan tiang-tiangnya, hingga pengadaan makanan secara kolektif dan swadaya. Di sini, peluang money politics demikian kecil.

Tapi saat ini, ketika munculnya banyak partai yang masing-masing mengklaim ‘mewadahi’ aspirasi rakyat, konsekuensi logisnya adalah fragmentasi kepentingan kian mencuat. Meskipun bila semua partai dikembalikan ke visi yang paling mendasar, maka ada satu benang merah yang dapat kita temukan; mewujudkan Indonesia yang adil dan sejahtera. Tapi apa pun partainya, bila kemudian menggunakan cara-cara kotor maka mustahil akan sampai pada idealisme adil dan sejahtera. Di antara pola-pola kotor itu adalah praktik money politics. Lalu pertanyaannya, sikap apa yang harus kita lakukan?

Dalam wacana politik, perilaku politikus hanya salah satu bagian dari dimensi etika politik. Ketika kita bicara desire (baca: kehendak positif), maka perlu juga ditopang institusi yang adil. Kehendak baik berfungsi mempertajam makna tanggung jawab, sedangkan institusi (hukum, aturan, kebiasaan, lembaga sosial) berperan mengorganisir tanggung jawab. Hal ini mengingatkan kita pada keyakinan Paul Ricoeur bahwa untuk mencapai sebuah kehendak atau harapan perlu diciptakan institusi-institusi yang adil (Soi-même comme un autre, 1990, hal 202). Lebih jauh lagi, etika politik dalam hal ini tidak direduksi hanya menjadi masalah perilaku individu. Etika politik masih memiliki komponen lain, etika politik sekaligus etika individual dan etika sosial. Etika individual karena membahas masalah kualitas moral pelaku; etika sosial karena merefleksikan masalah hukum, tatanan sosial, dan institusi yang adil.

Dalam kasus money politic pada sejumlah Pilkada menjadi cermin kebobrokan moralitas para pelaku politik secara individu—yang dalam bahasa awam disebut dengan oknum, tapi sayangnya institusi hukum tidak pernah menyelesaikan secara tuntas. Dari sini pembicaraan akan melebar pada etika politik sekaligus etika institusional dan etika keutamaan. Institusi dan keutamaan merupakan dua dimensi etika yang saling mendukung. Keutamaan merupakan faktor stabilisasi tindakan yang berasal dari dalam diri pelaku; sedangkan institusi menjamin stabilitas tindakan dari luar diri pelaku (Bernhard Sutor, Politische Ethik, 1991, hal 65). Etika politik mengandung tiga dimensi yang menentukan dinamika politik (1991, hal 86): pertama adalah tujuan politik; kedua menyangkut masalah pilihan sarana; ketiga berhadapan dengan aksi politik. Pada dimensi terakhir ini perilaku praktisi politiklah yang menentukan.

Saatnya Bicara
Kini, saatnya semua angkat bicara. Semua pihak harus sama-sama terlibat dalam upaya melewati ladang kejujuran yang penuh jebakan ini. Dalam fenomena praktik money politics, pengawasan tak cukup hanya dari Panwas. Tapi juga harus didukung oleh semua pihak, di antaranya adalah ulama. Ulama yang menjadi panutan umat sudah semestinya menjadi garda depan dalam memberikan pengarahan kepada masyarakat. Bahwa tindak demikian tak ubahnya seperti suap dan yang disuap. Kemudian, selain kampanye anti politik uang yang harus digalakkan, rakyat juga harus berani bicara bahkan berteriak lantang bila menyaksikan tindakan politikus kotor di lingkungannya. Sudah sepatutnya kita menjadi pengontrol langsung; bukan manusia buta dan bisu yang tak bisa melakukan apa-apa. Bila dengan money poltics akan terjadi: duit kemudian do it, menerima lalu melakukan seperti budak. Tapi bila kita yang menjadi saksi dan berani berteriak lantang maka diharapkan akan muncul: do it dan duit, tafsirnya adalah bila kita mengerjakannya (baca: memilih) dengan baik dan tulus, kita akan menuai kebahagiaan, dan keberkahan (duit).

Akhirnya semua akan dikembalikan lagi kepada sikap dan apresiasi rakyat. Mari kita bersama melangkah dengan pandangan yang sama, bahwa Pilkada Jawa Tengah, lebih-lebih Pilkada Kabupaten Tegal dan Kota Tegal dibersihkan dari semua unsur negatif. Bila di lapangan rakyat juga terang-terangan menerima realitas negatif itu, sama artinya dengan membiarkan kobaran api yang sedang menyergap pondasi moralitas politik kita. Semoga, ada diantara kita yang masih siap mengawal hati nuraninya untuk membangun Indonesia sampai titik darah penghabisan.*** (Radar Tegal, 18 Juni 2008)

*Penulis adalah Kader PPP Kabupaten Tegal.
Baca lainnya »
Baca lainnya »
 

© Copyright 2008-2013 Eko Mahendra Ridho | Design by Eko Mahendra Ridho | Powered by Blogger.com.